Sumut Belum Tangguh : Geologi Disaster

SUMUT BELUM TANGGUH MENGHADAPI BENCANA

Oleh M. Anwar Siregar

Ketika terjadi bencana lingkungan, masyarakat mudah mengalami kepanikan, mudah termakan isu-isu akan terjadinya bencana gempa dan tsunami, tingkat kesadaran masyarakat ketika terjadi bencana masih sangat rendah, sehingga situasi tersebut mudah dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab, menimbulkan euphoria ketakutan dan masing-masing tidak ada lagi rasa solidaritas, semuanya ingin menyelamatkan diri dan malas belajar untuk memahami mitigasi dan kearifan alam, sosialisasi daerah bencana serta simulasi bencana jadinya tidak sesuai yang diharapkan.

ANCAMAN MENTAWAI

Siapkah masyarakat Sumut dalam menghadapi kegetiran bencana yang lebih dahsyat, dalam menghadapi alam keganasan gempa dari seberang pulau Sumatera melalui getaran seismik dengan sentakan keras dentuman di dalam bumi bagaikan gebukan drummer oleh Lempeng Indo-Australia (yang membenturkan) ke tubuh Lempeng Sumatera (Eurasia) yang dianggap sebagai yang “digebuk”, sebagai persembahan pahit dari Mentawai?

Gempa Sumatera Barat 30 September 2009, gempa Mentawai Oktober 2010,  gempa Simeulue Januari 2012 dan gempa Pidie Januari 2013 merupakan gempa dengan titik bidik yang lebih kuat di tujukan ke tata ruang kota-kota besar di Sumatera Utara di bagian barat yang memiliki kontur topografi yang rendah dimasa mendatang. Dalam rentang empat tahun kejadian gempa, ancaman gempa Mentawai belumlah final, melainkan masih dalam taraf pemanasan, diperkirakan sebelum tahun 2033, siklus pelepasan energi yang hebat sebenarnya menunggu waktu, Dengan kata lainnya, periode kegempaan di Mentawai relatif masih ada karena kemampuan menyimpan energi lebih tinggi. Yang terendah adalah kepulauan Batu diantara Nias dan Siberut dengan daya menahan dibawah 30 persen. Karena daerah itu tidak ada pengumpulan energi gempa. Ini ditunjukkan oleh frekuensi gempa yang banyak namun intensitas rendah.

BELUM TANGGUH

Dalam rentang waktu itu pemerintah kota/kabupaten di Sumatera Utara sebaiknya mempersiapkan tata ruang pesisir yang berbasis kegempaan lokal dan sudah seharusnya meningkatkan kewaspadaan dini karena masih ada waktu, sebab setiap berulang gempa besar di Patahan Mentawai maka ada efek relaksasi bumi yang berupa pengangkatan pulau di Sumatera dan penurunan permukaan pantai ataupun batimetri kelautan pulau-pulau vulkanik di utara Mentawai atau juga pengangkatan pulau Mentawai itu sendiri mencapai sekitar 2 meter.

Lihatlah dampaknya dimasa kini sebagai gambaran di masa mendatang, dimana-mana dalam tata ruang lingkungan dalam suatu kota di Sumut mudah ditemukan “kubangan banjir”, ancaman penggusuran dan “tata ruang kumuh”, lokasi penyakit lingkungan, kebakaran, longsoran tanah dan lain-lain. Jadinya Sumut sepertinya akan mengikuti Sumbar sebagai “ladang korban maut yang besar”,

Bila dilihat dari sebaran jumlah penduduk yang mendiami Pantai Barat Sumatera, maka urutan teratas dalam jumlah korban besar di mulai dari Kota Padang dengan penduduk yang padat (900 ribu jiwa) memiliki resiko yang sangat tinggi jika tsunami besar terjadi. Bandingkan dengan populasi Aceh sebelum tsunami yang kira-kira 400 ribu jiwa dimana pada tahun 2004 gempa berkekuatan 9.2 membangkitkan tsunami dan menelan korban jiwa hampir 130 ribu orang. Lalu disusul Kota di Sibolga-Tapteng dengan kepadatan penduduk telah mencapai lebih 300.000 jiwa, kota di Kabupaten Mandailing Natal dengan kepadatan penduduk mencapai 150 ribu jiwa, kota di Punggung Bukit Barisan hingga menurun ke Pantai Timur Sumatera mencapai 7 juta jiwa lebih. Jangan menunggu bencana datang, siapkan tata ruang tangguh sekarang.

KEARIFAN MASYARAKAT

Berbagai kasus bencana akibat keteledoran dan tumpah tindih kelembagaan riset serta kemampuan sumber daya manusia dalam mengimpulsasikan serta mengimplementasikan perencanaan pembangunan tata ruang masih diperparah juga oleh perilaku esensi sikap kritis para elite dalam memahami berbagai persoalan bancana yang melanda bangsa ini terutama menyangkut sikap dalam pemahaman kondisi lokal yang berhubungan kondisi lingkungan yang belum juga menjadi bagian dari religiusitas kehidupan karena masih ada saja masyarakat beranggapan bahwa lingkungan hutan dan laut bumi dapat kembali ke wujud semula.

Masyarakat Sumatera Utara masih perlu diingatkan dan sadarkan untuk memahami kearifan alam bahwa mereka tinggal di kawasan yang rentan bencana, kearifan masyarakat sangat diperlukan terutama mengubah kultur atau budaya yang harus diarahkan agar masyarakat saip-siaga terhadap bencana alam. Masyarakat Sumut harus menyingkapi hal tersebut secara serius ancaman bahaya gempa dan tsunami serta banjir karena posisi Indonesia yang rentan bencana alam. Masyarakat Sumut harus memahami juga standar prosedur tetap jika tinggal di kawasan rawan bencana. Namun hal ini belum menunjukan budaya siaga bencana, dengan kata lainnya masyarakat Sumut belum tangguh menghadapi berncana alam.

SOP MANDIRI

Pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat selalu siap dan waspada apabila sewaktu-waktu terjadi bencana sangat penting. Masyarakat publik Sumut perlu dipersiapkan secara berkala agar benar-benar siap-siaga terhadap bencana dan salah satunya dengan cara melakukan pelatihan. Dan menyusun suatu program SOP dan edukasi massal, apa itu gempa (dan bencana alam lainnya), bagaimana mitigasi bencana, serta apa-apa yang harus dilakukan. Edukasi ini mulai dilakukan di tingkat sekolah dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Jika ini dilakukan, maka akan memberikan kesadaran kolektif, serta kompetensi kolektif kepada masyarakat mengenai mitigasi bencana, dan ujung-ujungnya jika terjadi bencana, jumlah korban bisa diminimalkan.

Pemerintah daerah Sumut seharusnya sudah membiasakan masyarakatnya berlatih dan simulasi bencana 4 kali per triwulan dan bukan 1 kali dalam setahun, bertujuan mengendalikan kepanikan dan isu-isu bisa diredam. Hal ini menyebab kenapa masih banyak masyarakat belum tergerak untuk proaktif mengikuti program pelatihan simulasi bencana dan banyak belum patuh pada ketaatan terhadap daerah bencana yang sudah disosialisasikan, lihatlah pemaksaan masyarakat pada evakuasi letusan gunung berapi dan diakibatkan juga oleh ketidakadaan SOP mandiri dan kontigensi planning gunungapi.

Pemerintah di tiap Kabupaten di Sumatera Utara ternyata banyak belum memiliki standart operating procedure [SOP] atau standar prosedur tetap [protap] koordinasi dalam mitigasi berbagai bencana alam dan penataan ruang yang berwawasan lingkungan, RTRW yang ada juga belum menyesuaikan kondisi existing yang sebenarnya dengan kondisi karakteristik geologi tiap daerah di Sumut. Sumut termasuk sekian propinsi di Indonesia tidak memiliki standar baku SOP baik untuk gempa, tsunami, letusan  gunungapi, gerakan tanah dan banjir.

RESCUE SAR

Di Jepang, pengenalan tsunami dan latihan cara menyelamatkan diri berlangsung teratur di sekolah dan kelompok masyarakat, tetapi di Indonesia tidak berlaku dan jarang diadakan secara kontinu, yang ada terasa seperti acara seremonial yang banyak menghabiskan waktu dan dana yang sebenarnya sangat berguna untuk mengantisipasi berbagai jenis bencana geologi. Hal ini menyebabkan mengapa begitu banyaknya korban gempa masih terjadi sehingga bumi Indonesia masih bergelimangan nyawa yang meninggal dengan kesedihan yang luar biasa.

Pelatihan mitigasi berbasis masyarakat adalah pelatihan yang dapat dimanfaatkan dan diikutkan serta dalam kelompok yang lebih luas di mulai dari tingkatan terbawah yaitu keluruhan atau Desa yang berdekatan di lokasi daerah rawan bencana, pembiayaan Tim rescue atau SAR dapat dilakukan secara mandiri atau swadaya dalam meningkatkan pengetahuan sumber daya masyarakat untuk meningkatkan kapasitas daya tahan dalam menghadapi bencana dengan koordinasi dan terstruktur dengan jelas di BNPB atau BPBD untuk mengatasi permasalahan mitigasi bencana baik dari segi aturan kontigensi SOP maupun penyelamatan koordinasi, sehinggga akan tergambarkan sebuah perencanaan dan koordinasi SOP mandiri di lapangan. Hal ini juga dapat menekan korban apabila bantuan SAR belum tiba dan mengupayakan kelancaran tim SAR jika tiba di lapangan.

Ada baiknya masyarakat Sumut meningkatkan kualitas diri melalui berbagai pengatahuan dan mendorong pemerintah meningkatkan pengetahuan mitigasi, SOP, dan pengenalan EWS agar tidak “gagap” dalam menghadapi bencana. Sumut benar-benar belum tangguh menghadapi bencana unirversal.

M. Anwar Siregar

Pemerhati Masalah Tata Ruang Lingkungan dan Energi-Geosfer, Diterbitkan HARIAN ANALISA MEDAN, Maret 2013

Dilema Panas Bumi : Geologi Recources

DILEMA TDL DAN PANAS BUMI Oleh M. Anwar Siregar Kebijakan pemerintah tentang kebutuhan energi untuk pembangkit listrik dan transportasi, merupakan kebijakan yang tidak elok di mata masyarakat karena akan sering berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat, dipastikan akan ada kenaikan sembako dan TDL, keduanya seperti “kekasih” yang tidak terpisahkan DILEMA Investasi pembangunan ketenagalistrikan untuk beberapa daerah yang belum dialiri listrik hingga ke tahun ini membutuhkan pembangunan jaringan tegangan listrik rendah sepanjang 6.200 km dan 25.495 km jaringan listrik tegangan menengah. Dari sebaran panjang jaringan listrik tersebut memerlukan biaya investasi yang besar. Permasalahannya adalah iklim investasi energi listrik non fosil yang dapat mengurangi kesenjangan energi listrik seperti panas bumi mengalami dilema karena kebijakan pemerintah, menghambat laju investasi dengan rendahnya insentif yang diberikan dengan menetapkan harga pembelian pabum seharga 4,5 sen dollar AS per kWh dari harga yang layak 16-21 sen dollar ditingkat pasaran internasional [data tahun 2012] sehingga eksplorasi pabum tidak menunjukan investasi yang signifikan karena modal balik didapat investor sangat jauh dari dana investasi yang dikeluarkan, dapat mencapai 6-7 juta dollar US dengan tingkat keberhasilan 50 persen untuk satu dari dua sumur yang diuji sehingga dapat menghasilkan geologi produksi untuk sumber pembangkit listrik dari panas bumi. Hasil dari keberhasilan tersebut dilanjutkan lagi pembangunan pemipaan dan instalasi pembangkit listrik geothermal dengan modal dasar diperkirakan antara 1-2,5 juta dollar US per GW Untuk mengatasi kelangkaan dan dilema energi dari minyak dan gas bumi, pemerintah harus mengubah paradigma dalam menarik investasi dengan memberi insentif bagi investor pabum yaitu memberikan kebebasan pajak gratis selama masa tahap penelitian, pengembangan, pembangunan fisik hingga ketika tahap produksi, yaitu membebaskan semua jenis pajak pembangunan dan ketika masa produksi baru dikutip biaya pajak dengan besarnya sudah diatur sesuai peraturan yang ditentukan pemerintah, hal ini akan mendorong pembangunan energi alternatif semakin cepat dan memberikan kelapangan kerja yang pasti. Bukan cara seperti sekarang, dimana pihak investor terlebih dulu dikutip biaya-biaya yang resmi dan tidak resmi, target produksi belum jelas, kepastian usaha keberhasilan atau balik modal belum jelas, sehingga memberatkan pihak investor, karena banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, antara lain, kondisi politik, kebijakan ekonomi dalam dan luar negeri, serta krisis ekonomi global. Pemerintah harus mengubah iklim investasi panas bumi dengan memberikan dukungan politik yang kuat agar dapat bersaing sehingga para investor asing dan dalam negeri dapat mengembangkan eksplorasi dan eksploitasi pabum untuk mengatasi krisis energi listrik. Serta target kebutuhan energi pabum sebesar 6.000 hingga tahun 2020 dapat direalisasi karena target 3.500 MW hingga ke tahun 2012 belum terealisasi disebab iklim investasi dan pajak dari pengembangan lapangan pabum bisa mencapai 43 persen yang berlaku sejak investor memulai kegiatan eksplorasi. MASSALKAN Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) akan memberatkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menimbulkan dilematis karena kebijakan pemerintah yang masih setengah hati meregulasi produksi massal potensi energi non fosil, maka pemerintah harus melepaskan ketergantungan pada BBM fosil untuk pasokan energi listrik diantara beberapa energi terbarukan yaitu energi panas bumi (pabum), energi yang terpendam dalam perut bumi Indonesia dengan kapasitas cadangan mencapai 219 juta BOE atau 27 GW, setara dengan 27.000 Mega Watt (MW) atau sekitar 40 persen dari kapasitas cadangan panas bumi dunia. Namun penggunaan terpasang energi pabum baru mencapai sekiatar 4,2 persen atau 1.189 Megawatt electric (MWe), atau saat ini 800 MW. Dan Indonesia baru dapat memproduksi 240 MW ke rumah dari cadangan pabum sebesar 27.000 MW, dan membutuhkan investasi pengembangan energi sebesar  3.500 MW hingga pada tahun 2012, namun target itu terasa berat direalisasi karena faktor iklim investasi energi. Sangat tragis sekali mengingat potensi sebesar itu belum maksimal memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, malah memberikan lagi dilema bagi energi-energi alternatif selain panas bumi, yaitu energi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut Sistim Bendul (PLTGL-SB), Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Angin/kincir angin (PLTGA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dari gambut. Pembangkit Listrik Panas Air laut, dan Biodisel dari tanaman hijau serta berbagai penemuan energi terbarukan oleh putra-putri terbaik bangsa. Investasi energi alternatif perlu di regulasi massal bagi kepentingan yang luas untuk peningkatan dan penyerapan lapangan kerja baru dan memberikan bantuan regulasi paten hasil penemuan energi terbaru non hayati di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia yang telah siap diproduksi dalam jumlah besar serta menghilangkan liberalisasi migas, yang merupakan pesanan pihak luar, menyebabkan kekisruhan BBM, sering menyebabkan antrian panjang di beberapa SPBU, ada selalu ketegangan di masyarakat sehingga tidak terus menerus menggeroti berbagai kebijakan undang-undang Migas yang sudah sangat jelas merugikan Indonesia. M. Anwar Siregar Geologist-Enviromentalist, Pemerhati Masalah Tata Ruang-Lingkungan dan Energi-Geosfer. Diterbitkan HARIAN MEDAN BISNIS Bulan Februari 2013