MERETAS KESENJANGAN MITIGASI BENCANA DI PESISIR

Oleh : M. Anwar Siregar

 

Secara geologis, Indonesia berada dalam jaringan tanah yang tidak stabil, berada dalam tatanan geologi lingkaran api atau ring of fire, lingkaran yang membentuk rangkaian pegunungan api. Faktor oleh sebuah pertemuaan lempeng-lempeng bumi, rangkaian pegunungan api itu berada di ujung atau pinggir pertemuan lempeng, berada dipinggiran kontinen samudera pasifik sehingga sangat rawan akan terjadi bencana geologi dan hidrometeorologi.

Pertemuan lempeng dan gunungapi yang terbentang dan membentuk tapal kuda sekitar 40.000 km yang menjadi penyebab utama lebih dari 90 persen sumber gempa bumi terbesar di dunia.

Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, memiliki lebih dari 128 gunung berapi aktif dan sekitar 150 sungai, baik yang besar maupun kecil yang melintasi wilayah padat, sungai-sungai ini sekitar 60 persen berhubung langsung ke laut.

Karakteristik geografis menjadi alasan rasional kenapa sering terjadi bencana alam di beberapa wilayah Indonesia. Bencana dapat disebabkan oleh kondisi alam ataupun kesalahan oleh manusia. Bencana yang disebabkan oleh kondisi alam cenderung tidak dapat di prediksi, meskipun perkembangan teknologi semakin canggih. Belajar dari pengalaman Negara menghadapi tsunami, sistem peringatan dini terhadap munculnya tsunami sudah dapat aktif hanya dalam waktu 20 menit setelah gempa terjadi. Sistem ini sangat membantu mengurangi jumlah korban tsunami, meskipun belum dapat mencapai zero victim.

PERSPEKTIF PROAKTIF

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan pada pola masyarakat dalam menghadapi bencana, keikutsertaan masyarakat lokal dalam penanganan perspektif-proaktif menjadi sangat penting. Pola-pola yang tidak melibatkan masyarakat dalam perancangan preventif hanya akan menimbulkan inefisiensi intervensi. Pelibatan masyarakat setempat dalam pemasangan sistem peringatan dini tsunami di daerah yang mudah di terpa ancaman tsunami akan mengurangi inefisiensi program prevensi yang dilakukan oleh pemerintah. Pelibatan masyarakat hendaknya dilakukan secara langsung serta melimpahkan seluruh tanggung jawab, termasuk perawatannya kepada masyarakat setempat, harus dilibatkan sejak awal.

Pembangunan berkelanjutan di Indonesia memerlukan pemahaman ancaman bencana hidrometerologi seperti bencana pemanasan global dengan menipisnya lapisan ozon, jika panas bumi di Indonesia terjadi di permukaan air laut di wilayah maritim Indonesia semakin meninggi maka sebagian besar kota-kota di Indonesia yang menghadap pantai akan tergenang, ribuan rumah dan tambak rakyat di tepi pantai akan terendam, ratusan sumber daya ketahanan pangan seperti daerah persawahan akan mengalami gagal panen dampak pasang surut ketinggian air laut, maka perlu usaha perspektif proaktif masyarakat untuk menjaga laut Indonesia dari ancaman bencana pemanasan global. Sebab suhu laut terus meningkat akan mempengaruhi stabilitas batuan yang mengandung radioaktif, akan mempengaruhi kestabilan lempeng yang berdampak pada gempa bumi di bawah laut.

Maka pembangunan berkelanjutan di Indonesia harus memperhitungkan mitigasi kawasan pesisir yang berwawasan lingkungan prekpektif proaktrif serta berbasis udara bersih untuk menekan kerusakan dikawasan pesisir sehingga meretas bahaya kiriman banjir ke daratan rendah di wilayah Indonesia..

MERETAS KESENJANGAN

Seharusnya pemerintah daerah sudah menetapkan rencana dan langkah strategis dalam upaya meretas kesenjangan mitigasi dalam menghadapi bencana banjir dan bencana banjir tsunami yang terjadi di pesisir dan langkah koordinatif jika terjadi bencana banjir tsunami dan ancaman bencana longsor yang menyebabkan tsunami di berbagai kawasan pesisir pantai Indonesia.

Jangan sibuk setelah terjadi bencana tsunami dan termasuk bencana ikutan seperti bencana tanah longsor, jangan menganggap bencana longsor Gunung Anak Krakatau itu adalah peristiwa alamiah atau banjir tsunami merupakan bencana alam yang harus diterima sebagai nasib atau suratan takdir.

Bencana alam di pesisir dapat dikendalikan dengan membangun sistem informasi bencana tsunami dan gempa serta banjir maupun longsor, antisipasi bulan-bulan gempa dalam sejarah gempa dan tsunami yang harus dijadikan patokan untuk menghadapi bahaya bencana alam yang mungkin terjadi dan tiba-tiba di seluruh wilayah pesisir Indonesia, merupakan bagian dalam meretas kesenjangan tsunami di pantai Indonesia.

Indonesia perlu belajar dalam membangun model pembangunan mitigasi di pesisir yang sesuai dengan karakter yang didasarkan nilai-nilai kearifan lokal bangsa dan dibutuhkan komitmen untuk menjalankan visi misi agar sesuai target mitigasi yang telah di sepakati, Indonesia tak perlu meniru sistem model mitigasi negara barat, lebih baik disesuaikan dengan model karakter Indonesia dan Asia.

Indonesia harus banyak belajar lebih banyak di Negara-negara Asia yang telah maju sistem mitigasinya dalam mengawasi pesisir pantai dari ancaman tsunami dan memanfaatkan juga kekuatan kearifan lokal sebagai benteng budaya mitigasi agar mampu menekan kerusakan tata ruang lingkungan.

Membangun kota dengan sistem mitigasi yang komprehensif merupakan investasi dimasa mendatang. Sistem mitigasi di desa pesisir dan kota pesisir perlu mengintegrasikan tata ruang berbagai aktivitas masyarakat, pelaku ekonomi, bisnis dan pemerintahan serta kepekaan terhadap lingkungan hidup untuk meretas kesenjangan mitigasi dengan meningkatkan kualitas hidup penduduk serta dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Meretas kesenjangan mitigasi di kawasan pesisir merupakan rangkaian upaya mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran untuk perawatan dan pendayagunaan peralatan mitigasi di kawasan pesisir serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Upaya mitigasi harus lebih baik dibandingkan tindakan penanggulangan bencana. Membangun mitigasi di pesisir harus memperkuat kemampuan adaptasi masyarakat dalam mengurangi resiko ancaman akibat bencana.

Prioritas ancaman bencana di kawasan pesisir untuk menguraikan kesenjangan mitigasi harus di mulai dari pesisir, desa baru kemudian ke dalam inti kota. Sebab selama ini sistim mitigasi lebih banyak di perkotaan sehingga wilayah Desa-pesisir pantai lebih banyak mengalami kerugian besar. Perlu di catat dan diingat, bahwa terdapat 71.234 jumlah Desa di Indonesia berada di daerah rawan bencana (data dari berbagai sumber).

Rata-rata kemampuan mitigasi di Desa-Kota pesisir tersebut belum terintegrasi secara merata dan kemampuan kapasitas mitigasi masyarakat di kawasan pesisir belum merata, belum banyak mengetahui cara mencegah, menyelamatkan diri dari serangan kilat bencana bila terjadi.

Meretas kesenjangan mitigasi kawasan pesisir sangat penting untuk mengamankan objek wisata sekaligus juga mengamankan investasi tata ruang pulau di Indonesia di masa mendatang, sehingga mitigasi pesisir akan banyak memberikan keuntungan bagi Indonesia antara lain mencegah kehancuran pulau-pulau terdepan sebagai batas terluar perairan teritorial Indonesia, mencegah kehancuran ekosistem terumbu karang sebagai salah satu pengendali perubahan iklim global dan mencegah kehancuran investasi pariwisata.

INDEKS TARGET MITIGASI

Pemerintah harus mengupayakan mitigasi di kawasan pesisir Indonesia karena kawasan pesisir Indonesia masih dalam ancaman dua megathrust gempa tsunami yaitu megathrust Mentawai-Sunda dan Megathrust Maluku. Maka di sini pentingnya memotong kesenjangan mitigasi dengan berpedoman dengan data sejarah indeks bencana untuk menjadi indeks target mitigasi, bertujuan untuk meretas kehancuran kawasan pesisir dari ancaman megathrust gempa tsunami.

Data sejarah bencana sangat penting dalam membangunan kesenjangan mitigasi di kawasan pesisir dalam menganalisis indeks resiko bencana yang akan terjadi, memberikan informasi perencanaan pembangunan sistem mitigasi, indeks resiko mitigasi bencana akan membantu pemerintah di kawasan pesisir untuk menyusun target mitigasi berbasis zero victim dan zero lost generation serta memperkuat zero mitigasi untuk menyusun perencanaan tata ruang kawasan pesisir.

Kawasan pesisir Indonesia sangat memerlukan pembangunan mitigasi yang komprehensif, maka penataan kawasan pesisir harus bertumpuk pada kajian tata lingkungan geologi atas dasar pembuatan peta geologi kelautan, peta geodesi atau peta geospasial yang mengacu ke berbagai aspek ilmu kebumian.

M. Anwar Siregar

Geolog, Pemerhati Tata Ruang Lingkungan dan Energi Geosfer

 

Laut Indonesia darurat sampah

 

LAUT INDONESIA DARURAT SAMPAH

Oleh M. Anwar Siregar

 

Laut Indonesia banyak menyediakan banyak hal, bagi manusia terutama makanan dan pekerjaan. Dua hal ini yang sangat berpengaruh pada keadaan ekonomi manusia. Banyak negara bertumpuh pada kekayaan sumber daya laut termasuk Indonesia, yang salah satu tumpuan ekonomi di sektor laut, dan Indonesia saat ini membangun jaringan tol laut untuk memangkas waktu dan biaya.

Sekitar 30 persen plastik berakhir sebagai sampah yang terapung-apung dipermukaan air laut ke Indonesia, termasuk di laut yang padat jalur lintas pelayaran yang mencapai 40 persen yang menyebabkan kematian banyak pada ikan paus dan penyu di kawasan laut china selatan dan kawasan utara Laut Maluku. Dimanan kedua Laut Indonesia memiliki fungsi sangat signifikan bagi oksigen bagi negara-negara yang ada di sekitarnya telah memberikan sumbangan oksigen yang bersih mencapai sekitar 82 persen. Sungguh lura biasa laut Indonesia sebagai paru oksigen dunia namun sekarang telah mengalami darurat sampah plastik di lautan yang maha luas.

SUMBER HIDUP

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan jalur di wilayah perairan Indonesia yang dapat dilewati kapal dan pesawat udara asing. Hal ini mengacu pada kesalahan kita dalam merancang dan menerapkan hak lintas laut  dalam PP terkait Hukum Laut Internasional, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang ditetapkan pada 1982.  Padahal, wilayah Indonesia kini menjadi salah satu jalur terpadat di dunia sehingga rentan mengalami gangguan perubahan salinitas laut, dan kita sudah mengetahui bahwa laut Indonesia merupakan sumber kehidupan dan sumber pembuangan berbagai jenis sampah.

Laut Indonesia yang begitu luas, sebagai penyumbang terbesar bagi oksigen global dan laut Indonesia sebagai penyumbang terbesar perikanan laut di dunia, dan ini tidak mengherankan kenapa negara lain di dunia seringkali melanggar kedaulatan maritim dan ZEE kelautan indonesia hanya karena ingin memperebut sumber daya ikan, namun juga berpotensi saling mengklaim kedaulatan dengan menyediakan 3,6 juta ton dari produksi perikanan laut secara keseluruhan pada tahun 1997 (Burke, et all, 2002).

Dari waktu ke waktu Laut ndonesia terus mengalami perubahan salinitas sehingga mengancam berbagai sumber kehidupan sehingga Laut ndonesia kini menjadi pantai dan laut terkotor di dunia.

PANTAI TERKOTOR

Kalau Medan dikenal sebagai kota metropolitan terkotor di Indonesia versi tahun 2018, maka laut Indonesia termasuk pantai laut terkotor di dunia, keduanya sangat memalukan, perlu tindakan visi dan misi dari pemerintah dan rakyat untuk bersatu menjaga keindahan laut Indonesia, dan meningkatkan pengawasan secara menyeluruh hingga mampu memberikan tekanan efek jera bagi pelaku pelayaran agar tidak melakukan pembuangan sampah penumpang kapal laut, tangker minyak dan nelayan tradisional untuk melakukan atau menggunakan bom dalam penangkapan ikan.

Banyak faktor yang menyebabkan kondisi laut Indonesia termasuk terkotor ataupun tercemar zat-zat yang membahayakan, satu satu sumber adalah pembuangan bahan-bahan yang mengandung unsur polutan karbondioksida dari jalur kapal pelayaran dan apalagi pemerintah sedang membangun jaringan tol laut untuk mewujudkan negara poros maritim.

Sumber polutan karbon dioksida melalui sumber bahan bakar minyak dari Mesin kapal dilepaskan keluar ke udara dan terkonsentrasi di atmosfer sekitar 30 persen dari totalnya larut kembali secara alamiah ke dan di lautan. Namun ketika jumlah karbon dioksida di atmosfer bertambah, semakin banyak karbon dioksida yang larut dalam air laut akibat peningkatan jumlah kapal-kapal pelayaran kargo dan penumpang, maka konsentrasi ion hidrogen akan semakin tinggi dan akan menambah tingkat keasaman air laut yang pada akhirnya akan membuat orginisme laut seperti terumbu dan plankton kesulitan dalam membentuk struktur tubuh yang berbahan kalsium karbonat.

Pentingnya menjaga laut dari sumber polutan karbondioksida, sebab jika karbon dioksida saat larut dalam air laut, akan membentuk asam karbonat lalu membentuk bikorbonat dan ion hidrogen hingga dapat mengurangi ion karbonat, maka organisme laut lama kelamaan bisa mati akibat racun karbon dioksida yang larut dalam bentuk ion bikorbonat dan ion hidrogen.

Tidak hanya bahan bakar yang mengandung CO2, tetapi juga limbah B3 dan tumpahan minyak yang banyak mengotor jalur ALKI indonesia, tetapi juga di lihat di kawasan Pulau Putri-Riau, Nipah, Natuna, Biak dan Balikpapan, selain limbah minyak diperparah juga limbah domestik yang ikut andil mencemari perairan beberapa pulau-pulau kecil Indonesia di Selat Malaka bahkan limbah dibiarkan sampai mengering bersama sampah-sampah domestik yang bertebaran luas di permukaan laut Indonesia, sehingga laut Indonesia sudah sangat darurat sampah dan limbah beracun lainnya

Tidaklah mengherankan jika Indonesia termasuk ke dalam lima negara dengan garis pantai terkotor di dunia, itu terlihat jelas dari berbagai sampah yang banyak di buat di pantai atau di laut Indonesia, coba anda lihat ada tidak sampah di Laut Belawan, pantai Sibolga dan Teluk Padang atau yang paling aktual yang menjadi soroton saat ini, yaitu pantai plastik di pantai wisata Bali yang mendunia itu, ternyata menyimpan potensi gunung sampah plastik yang dibuang banyak turis di Laut dan Pantai Bali.

Para penumpang maupun pemilik kapal bisa saja membuang sampah di perairan Laut Indonesia tanpa pengawasan, karena begitu luasnya Laut Indonesia sehingga susah melakukan pengawasan, dan merupakan salah satu mengapa Indonesia termasuk negara penghasil sampah plastik di laut di dunia.

EKSISTENSI PULAU KECIL

Dengan tumpukan sampah yang menggunung di lautan Indonesia dapat mengancam eksistensi pulau kecil dan dapat melanjutkan serangan “kiriman” sampah mendekati kota pesisir menjadi sebuah gunung sampah di pinggir pantai, hal ini bisa terjadi karena disebabkan beberapa Laut Indonesia dapat digunakan tempat pembuang sampah melalui jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), merupakan jalur di wilayah perairan Indonesia yang dapat dilewati kapal dan pesawat udara asing.

Karena secara oseanografi, eksistensi pulau-pulau kecil di lautan Indonesia amat dipengaruhi oleh pergerakan arus, gelombang, pola pasang-surut. Pola arus, gelombang dan pasang surut yang amat dinamis mempengaruhi kondisi daratan di suatu pulau kecil. Bila manusia senantiasa melakukan tindakan destruktif, misalnya membuang sampah plastik dan berbagai jenis sampah lainnya serta juga menambang pasir di pulau kecil dan karang di sekitar perairannya laut, lambat laun akan menyebabkan pulau itu mengalami abrasi bahkan hilang sama sekali. Dan itu sangat berbahaya bagi permukaan tanah yang mudah dimasuki air ke daratan rendah kota yang memiliki topografi rendah, misalnya kota Jakarta, Semarang, Medan dan Sibolga terancam tenggelam.

Tata kelola dan pengawasan pembuang sampah di Laut Indonesia harus ditingkatkan, agar ancaman bahaya banjir sampah di pantai dapat ditekan guna menekan dampak kehilangan ekosistem tata ruang laut dan darat akibat penumpukan sampah di pantai.

Bila tidak ada pengawasan yang tegas, maka dipastikan tumpukan sampah akan memberikan efek bahaya penurunan tanah di pesisir akibat beban tumpukan berton-ton sampah dan hal ini akan mendorong terjadinya alih fungsi lahan di sekitar pantai daratan secara masif untuk tempat pembuangan sampah dari laut. Salah satu faktor yang mendorong terjadi beban pikul bagi eksistensi pulau kecil yang rentan mengalami penenggelaman. Tekanan tumpukan sampah dapat saja menjangkau areal lima kilometer ke dalam daratan

Pemerintah belum sepenuhnya melakukan pembenahan wilayah pesisir laut untuk menjaga eksistensi pulau dan daratan secara maksimal. Pembangunan sekarang tidak mengindahkan keberlanjutan tatanan ruang lingkungan pantai sehingga beberapa kota bisa mendapat ancaman bencana banjir dan intrusi air laut.

M. Anwar Siregar

Enviromentalist Geologist

Dilarang copas termasuk mamakai AI

Bencana Populer : Mitigasi Tsunami Yang Terabaikan

MITIGASI TSUNAMI (MASIH) YANG TERABAIKAN

Oleh : M. Anwar Siregar

 

Ancaman megatrusth tsunami ke Indonesia dapat terulang lagi, mengingat siklus periode gempa tektonik disertai tsunami telah memasuki siklus kritis, isu-isu yang beredar dibergai platform media dan berbagai sumber lainnya telah membahas hal ini namus standart mitigasi tsunami masih belum membumi.

Sebuah renungan untuk di evaluasi, bahwa pentingnya standar bangunan pantai bagi kota di pesisir Indonesia untuk mengimpelementasikan budaya tata ruang berketahanan gempa, dan kita harus sadar bencana, sejak kejadian bencana gempa besar Aceh 2004 seharusnya pemerintah sangat ketat untuk memberikan izin pembangunan kawasan tertentu apalagi dikawasan rawan gempa dan tsunami.

Program mitigasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi, buku sejarah bencana gempa di Indonesia sudah sangat tebal, namun isinya masih pepesan kosong dalam bentuk implementasi tata ruang kota berketahanan gempa dan seharusnya menjadi pijakan untuk membangun kota serta agar dapat memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam menghadapi datangnya gempa dan agar tidak mudak termakan isu hoax yang tidak bertanggungjawab.

Perencanaan pembangunan bencana sudah harus tertanam sejak dimulainya pembangunan rekonstruksi dan komitmen pembangunan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi bencana.

Jepang masih dianggap terbaik dalam budaya mitigasi maupun pembangunan standart building kode bangunan tahan gempa dan 90 persen kontsruksi bangunan di Jepang berbasis tahan gempa dan cocok bagi negara yang berlangganan gempa untuk belajar membangun tata ruang gempa, dan Indonesia perlu belajar budaya mitigasi bencana, baik bersifat struktural maupun non struktural, karena karakteristik wilayah tatanan geologi Indonesia hampir sama dengan Jepang, terbentuk oleh kepulauan vulkanik, berada dikawasan ring of fire, banyak terdapat gunung api, pusat pertemuan antar lempeng besar yang menyebabkan gempa dan tsuanmi besar dan memiliki daerah pesisir pantai yang panjang dan luas serta memiliki kawasan yang bisa diterpa bencana tsunami hingga ke dalam inti kota.

INDONESIA BELUM SIAP

 

Kejadian gempa di lokasi kepulauan seperti yang terjadi di Selat Sunda yang terbentuk diantara Pulau Jawa dan Sumatera tidak jauh berbeda dengan Kepulauan Nusantara-Indonesia di era modern ini, terpisah dari daratan Asia Besar oleh pembenturan lempeng, Indonesia dipisahkan oleh cekungan busur Belakang dan Depan dari dua sisi yang berbeda dari dua benua. Kondisi ini dapat membangkitkan tsunami di sepanjang Pantai Barat Pulau Sumatra. Kota-kota besar di Sumatera Utara harus siap menghadapi ancaman ini, karena ancaman maut yang diberikan tidak jauh berbeda dengan tsunami maut Aceh-Andaman 2004, namun tingkat kerusakan akan lebih parah, karena kondisi blok batuan yang menyusun bumi ruang Sumatera Utara saat ini belum dalam kondisi stabil, setelah ada gempa-gempa kuat dari awal tahun 2010 hingga menjelang akhir tahun 2016, jadi peningkatan kewaspadaan memang harus ditingkatkan dalam bentuk perencanaan tata ruang gempa.

Bersyukurlah karena sampai saat ini gempa di Mentawai belum kondisi pelepasan energi ganas namun sebagai peringatan bagi kota-kota di Pantai Barat Sumatera agar lebih mempersiapkan tata ruang mitigasi yang komprehensif, karena sampai sekarang ternyata belum banyak bangunan dan infrastruktur fisik lainnya mengikuti kaidah building code yang berketahanan gempa, setengah peralatan tsunami rusak dan 80 % masyarakat bermukim di kawasan rawan bencana dan dukungan politik lokal dalam pengurangan resiko bencana masih sangat rendah sekali.

Gempa Mentawai kini memang menjadi pusat perhatian, namun bukan berarti pengamatan gempa lain tidak luput mengalami efek domino untuk diamati terutama gempa di Selat Sunda, di kawasan Nias-Simeulu ke Andaman-Nikobar ataupun dapat merangsang energi di Patahan Sagaing di Burma. Refleksinya bisa di lihat pada gempa Taiwan dapat memberikan stimulus medan stress gempa di kawasan Burma dan Semenanjung Asia Tenggara.

Yang dapat dilakukan masyarakat adalah mempersiapkan diri dan membangun fundemental bencana untuk menghadapi ketidak pastian bencana yang datang bertubi-tubi di negeri yang memang sudah ditakdir hidup akrab bersama gempa dan harmonisasi dengan lingkungan gunungapi. Masyarakat harus siap dalam menghadapi bencana, memastikan kondisi tata ruang kota mereka ada jalur evakuasi bagi kota yang berhadapan langsung dengan Samuerda Hindia dalam menghadapi tsunami. Apa sudah siap?

TSUNAMI TERABAIKAN

Diketahui tsunami menghancurkan seringkali disebabkan oleh gempa megathrust ketika sesar bumi yang berukuran besar melakukan penyesuaian dengan bergerak secara vertikal disepanjang patahan bumi.

Gambar : Mitigasi sederhana yang (kadang) dilupakan (Sumbr gambar : BPPD Klaten)

Para pakar tsunami mengatakan banyaknya jumlah korban terus mencerminkan kurangnya sistem canggih untuk deteksi dan peringatan tsunami di indonesia.

Ironisnya, sistim mitigasi di Indonesia masih belum komprehensif sehingga tidak mengherankan mengapa jumlah korban di Indonesia tidak pernah berkurang, diketahui Indonesia hanya memiliki sistem seismograf, perlengkapan global positioning system (GPS) dan tide gauge (alat pengukur perubahan ketinggian air laut) untuk mendeteksi tsunami sangat sedikit, yang memiliki efektivitas sangat rendah bagi kawasan laut Indonesia yang sangat luas tempat bertemunya empat lempeng besar.

Sedang alat pendeteksi gempa dan tsunami milik BMKG berupa buoy sangat ini lebih banyak tidak berfungsi dan banyak dicuri orang, sehingga ketika terjadi bencana tsunami masyarakat mengalami dampaknya. Indonesia memiliki 22 jaringan sensor perubahan tekanan kecil di dalam laut namun umumnya tidak berfungsi dan rusak karena tidak dirawat.

Yang mengherankan Pemerintah justrunya sangat getol membangun infrastruktur tol dan jalan layang dalam kota, cobalah memperhatikan kondisi mitigasi di daerah pesisir dengan membangun pendeteksi tsunami hampir ditiap wilayah Indonesia sehingga pelajaran tsunami Selat Sunda dapat diprediksi atau setidaknya masyarakat berjaga-jaga atau mencari tempat untuk berlindung.

Karena ada 18 daerah yang sudah merasakan kehancuran dampak tsunami karena tidak memiliki teknologi TEWS, sensor broad bank tanpa awak dan mitigasi ketataruangan yang berbentuk non struktral dan struktur antara lain NAD, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Jateng bagian Selatan, Jatim bagian Selatan, Bali, NTB, NTT, Sulut, Sulteng, Sulsel, Maluku Utara, Maluku Selatan, Biak (yapen), Balikpapan dan Fak-Fak

Akurasi pemprosesan data harus selalu real time, sehingga perlu lembaga-lembaga riset dan pengawasan dapat bekerjarsama untuk menyebarkan dan memperluas jaringan teknologi, bukan bekerja jalan sendiri, kerja antar sektor di ndonesia dibidang tsunami belum melembaga secara keseluruhan, dan masih ada saja tidak memberikan data secara ikhlas.

Terkait tanggung jawab informasi bencana alam seperti gempa dan tsunami seharusnya mengalokasi dana pengembangan teknologi lebih besar dibandingkan pembangunan infrastruktur yang tidak tepat sasaran, termasuk seminar-seminar, khususnya pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana APBD lebih besar dari 5 % dari total anggaran. Mengingat kondisi infrastruktur yang sudah terbangun sangat membutuhkan sistem pengaman dari kehancuran efek gempa bumi.

Di era revolusi 4.0 seharusnya informasi lebih cepat ke tangan masyarakat, era revolusi dan era internet atau era satelit yang mengglobal, rasanya tidak mungkin Indonesia kedodoran, tetapi itulah yang terjadi, Indonesia sangat bodoh, lemah pengawasan, lemah pelembagaan, lebih fokus pada proyek pretisius seperti membangun jalan tol antar provinsi antar pulau.

Padahal kita tahu, bencana setiap saat mengintasi dan menghancurkan apa saja, termasuk proyek pretisius, dan dipastikan banyak tidak dirancang berketahanan gempa dan tsunami, tiba-tiba masyarakat menjadi miskin seperti orang bodoh, pasrah. Dilain pihak kita sibuk mencari kesalahan, sibuk membungun ini, sibuk membangun itu, kita seperti alpa menjaga diri, menjaga Indonesia, menjaga ancaman bencana sehrusnya kita lebih memprioritaskan sistim mitigasi bencana secara menyeluruh.

Tulisan ini telah dipublikasi diberbagai media