Tata Ruang Gempa Sumut Bermartabat

TATA RUANG GEMPA SUMUT BERMARTABAT

Oleh : M. ANWAR SIREGAR

Bencana kemanusiaan terulang lagi, bencana gempa tsunamis belum diimplementasikan dalam bentuk tata ruang gempa yang bermartabat, tata ruang yang menghargai nyawa manusia, dan adakah tata ruang yang bermartabat yang menghargai nyawa-nyawa manusia dan menjauhkan dari ancaman bencana, minimalnya untuk mengurangi jumlah korban bencana? Memang kita ketahui bahwa belum ada satupun negara di dunia ini termasuk Jepang dan Amerika Serikat yang dianggap paling maju teknologinya belum mampu memprediksi terjadinya gempa secara tepat, namun korban bencana bisa diupayakan dalam bentuk pengurangan resiko bencana berbasis tata ruang gempa yang bermartabat, yaitu tata ruang yang menghargai daya dukung lingkungan dilengkapi seperangkat teknologi pendeteksi dini selain mengupayakan masyarakat hidup berbudaya mitigasi yaitu membiasakan diri untuk selalu membaca peta ancaman dan mengikuti aturan zonasi tata ruang yang telah dimplementasi dalam aturan Undang-undang Tata Ruang Wilayah Detail Kota.

Visi Lingkungan Caleg

DICARI CALEG SUMUT, VISI LINGKUNGAN HIJAU

Oleh M. Anwar Siregar

Seperti pemilu sebelumnya, setiap tahap selalu ada kampanye untuk menjual “dagangan politik”, janji politik itu sudah banyak dilontarkan sebelum masa kampanye, mereka para calon legislatif itu sudah melakukan promosi terselubung. Padahal KPU (komisi Pemilihan Umum) belum memberikan izin, dari sini nampak jelas mulai terkuak bagaimana karakter para caleg yang melanggar aturan star awal. Bagaimana para pemilih yang memberikan hak suara itu pasti mengetahui kondisi tersebut, biasanya para caleg ini merupakan gambaran calon legeslatif yang bermental politik busuk, apalagi jika caleg itu tidak dikenal aktivitasnya di masyarakat mendadak dermawan dengan memberikan bantuan penimbunan jalan dengan metode ‘tambal sulam’.

Gambar : hutan merupakan salah satu visi lingkungan yang harus diperjuangkan para celeg dari Sumatera Utara (gambar : BBC.com)

Tugas wakil rakyat adalah menyerap aspirasi rakyat dan mengejatawantakan hal itu dalam keputusan politik melalui kewenangan legislasi (per undang-undangan) budget dan pengawasan. Diperlukan mental kuat dari calon anggota legislatif untuk memahami dan memperkuat tujuh pilar kewenangan yang sangat strategis karena berada pada jalur implementasi dan pengendalian.