Inikah Indonesia Baru

INIKAH WAJAH INDONESIA BARU

Oleh M. Anwar Siregar

Eskalasi politik di Tanah Air kini mulai memanas disebabkan isu-isu Radikalisme, pemberantasan korupsi, perseteruan kekuasaan dan pengaruh parpol di parlemen, legitimasi lembaga hukum dan kredibilitas kekuasaan pemerintahan dan serangan terorisme hingga masalah kemiskinan merupakan lingkaran setan yang disebabkan oleh mentalitas pemerintahan dan parlemen yang kotor semakin terabaikan serta reaktif bila mendapatkan kritikan tajam.

Pergantian pemerintahan dari rezim orde baru ke reformasi ini belum ada tindakan perubahan yang memberikan kesejahteraan bagi rakyat, janji-janji selama orasi kampanye pilpres, pilgub, pilbut, pilkot dan legislatif terdengar bombatis, hanya memberi “pil pahit” karena kenyataan yang ada sekarang : harga-harga masih melambung tinggi dengan lihatlah harga sembako dan tidak pernah turun, antrian panjang BBM akibat kelangkahan disebabkan bobroknya mentalitas pengawasan dan pengendalian masih ada di era reformasi ini. pengangguran tidak pernah turun, hutang negara terus bertambah dengan diiringi korupsi terus menggurita setiap saat berubah menjadi ”bom waktu” disebabkan oleh lambannya rezim sekarang dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Final dari kondisi dari kejadian yang dialami rakyat sekarang : akan ada selalu unjuk rasa, anarkis dan teror-teror kekerasan dan mungkin berakhir dengan kekuatan rakyat untuk melakukan revolusioner, Indonesia Baru akan kembali lagi diawal reformasi, menjadi bangsa barbar, pertikaian-pertikaian etnis dan akumulasi ledakan ketidakpuasan ekonomi pembangunan dan desintegrasi bangsa semakin mengancam keutuhan NKRI.

INIKAH INDONESIA BARU

Sumber permasalahan utama adalah ekonomi pembangunan serta penyerapkan investasi dan menegakkan supremasi hukum.

Integritas para pemimpin kurang responsif dalam mengatasi masalah dan dituntut untuk mengatasi masalahagar supremasi hukum tidak tumpul.

“Matinya” supremasi hukum di Indonesia juga salah satu memperparah keadaan kondisi kehidupan berbangsa karena aparatnya juga sudah terlibat tindak pidana korupsi dan penyelewengan kekuasaan jabatan. Membecking orang-orang tertentu, karena hukum di Indonesia bisa “diperdagangkan”, apalagi “kamar” hotel prodeo bisa di sulap menjadi hotel “bintang”, bebasnya penjahat korupsi BLBI, ringannya hukuman beberapa pemilik bank, bebas melancong pelaku kejahatan pajak dan perusak hutan merupakan cermin buruknya supremasi hukum di Indonesia. Jika rakyat kecil seperti maling sandal yang bersalah maka hukum ditegakkan, sebaliknya kalau orang besar seperti drakula pajak  mendadak hukum tumpul, merupakan cermin dari wajah “bopeng” Indonesia Baru. Coba buka lembaran sejarah hari yang sudah lewat. Gambarannya dapat dilihat dibeberapa LP (Lembaga Pemasyarakatan) yang sempat terekspose beberapa media elektronik Nasional.

Hari Pemimpin Berjanji

HARI PILKADA, HARI PEMIMPIN “BERJANJI”

Oleh : M. Anwar Siregar

Masyarakat Indonesia memiliki kadar kemajemukan dan resolusi konflik yang tinggi, memiliki potensi pembenturan antara elemen cukup besar, diperlukan kebijakan dan kearifan dari para pemimpin bangsa untuk mengakomodasikan aspirasi rakyat dalam meredam berbagai konflik sosial kultural, menghilangkan diskriminasi sosial, mempersempit atau menghilangkan disintegrasi pendidikan, meredam kesenjangan kemiskinan, memadukan semangat interaksi lingkungan dan sosial kultural.

Kemerdekaan berpendapat di Indonesia sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaan atau implementasinya di lapangan masih banyak terdapat friksi-friksi tajam yang harus dihilangkan agar demokrasi yang sudah berjalan 18 tahun di era reformasi ini harus dapat menumbuhkembangkan semangat demokrasi yang eganliter dalam usaha meredam gejolak sosial budaya yang ditimbulkan akibat euforia demokrasi, dengan memahami kaidah-kaidah kekerakyatan yang bertumpuk pada azas semangat kebersamaan untuk menuju kehidupan demokrasi yang lebih baik.

BUDAYA DEMOKRASI PILKADA

Resolusi konflik sosial kultural dalam budaya demokrasi pilkada di Indonesia sangat rentan budaya identitas sosial kultural seperti di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, NTT, Papua dan Papua Barat, bahwa masyarakat Indonesia mengandung unsur-unsur primordial, yaitu terbagi dalam beberapa kelompok menurut sifat-sifat suku bangsa dan agama. Dengan jumlah penduduk sekitar 215 juta jiwa dan lebih 400 kelompok etnis yang mendiami Nusantara dalam berbagai identitas sosial kulutral dengan aneka kesenjangan dan keterbelakangan yang kompleks penanganannya, memerlukan perhatian yang tinggi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam meredam pertentangan kepentingan sesaat yang dapat menimbulkan eksistensi politik kultural yang berlebihan.

Primordialisme yang berlebihan dan penghilangan kemurnian kultural bangsa dari ragam budaya etnis akibat arus globalisasi budaya demokrasi yang tidak berazas budaya bangsa dapat mengakibatkan terjadinya konflik horizontal etnis yang tinggi, dan eskalasi suhu politik serta unjuk kekuasaan dapat membawa pengaruh budaya negatif dalam berdemokrasi di Indonesia pada akhirnya dapat meruntuhkan integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Islam dalam Benturan Peradaban

ISLAM DALAM BENTURAN PERADABAN

Oleh : M. Anwar Siregar

Statemen AS terhadap Islam disebut terorisme akibat propaganda yang salah dari berbagai massa media barat yang selalu menyudutkan islam tanpa opini yang adil dan berimbang. Hal itu juga dapat diketahui dari sikap politik masyarakat barat sudah lama terbentuk oleh opini dan citra tentang Islam sebagai penuh kekerasan. Media Barat dan para pemikir barat yang lebih dikenal orientalisme barat selalu memutar balikkan fakta-fakta tentang Islam dengan mengkonstruksikan citra dengan kekerasan.

Sekarang pertanyaan kepada mereka, siapa yang melakukan tindak kekerasan di Timur Tengah terutama di Suriah? Kenapa masih ada peperangan di sana? Penghancuran lingkungan dan sumber-sumber pengetahuan warisan peradaban dunia di Irak, dan siapa dalang dalam pembentukan ISIS? Kalau mau jujur buatlah opini yang adil dan beradab. Karena ada pembantaian kemanusian di Myamar dan Tiongkok namun Barat hanya berteriak “seperlunya”.

Kenapa Masih Ada Kekerasan Demonstrasi

KENAPA MASIH ADA KEKERASAN DEMONSTRASI

Oleh M. Anwar Siregar

Eskalasi kekerasan politik dalam demokrasi pilkada di Indonesia kini semakin meruncing dan telah menimbulkan penghancuran bangunan fisik infrastruktur, baik milik Negara mamupun milik umum. Dari catatan penulis catat, kerugian infrastruktur yang terjadi akibat cirri khas demonstrasi di Indonesia selama di tahun 2005 ini telah mencapai 22,3 milyar rupiah lebih. Kekerasan terakhir yang menghancurkan kantor bupati dan KPUD Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu (tanggal 25 Juli 2005). Eskalasi kekerasan ini disebabkan oleh beberapa factor ketidakpuasan rakyat terhadap jalannya pemilihan kepala daerah di beberapa kabupaten . Pertama, disebabkan oleh rasa ketidakpuasan, karena tidak ikut pemilu karena terlambatnya kartu pemilih, ketidakpuasan juga timbul oleh problem klasik dalam tiap pemilu demokrasi, yaitu terjadinya kecurangan-kecuramgan selama berlangsungnya pilkada. Kedua, oleh kemampuan mobilisasi massa dalam meredam kerusuhan oleh pihak elite yang tidak memahami arti kekalahan politik. Kedua factor inilah yang penulis catat, paling dominant terjadinya kerusuhan demokrasi di Indonesia.

Disintegrasi Dan Euforia Demokrasi Pilkada

DISINTEGRASI DAN EUFORIA DEMOKRASI PILKADA

Oleh : M. Anwar Siregar

Zaman berganti, begitu juga periode perjuangan demokrasi di Indonesia terus diperjuangkan, muncullah apa yang dinamakan beragam partai politik dengan semangat masing-masing yang tercetus namun bermuara kepada kepentingan rakyat dan Negara. Perkembangan partai politik demokrasi di Indonesia, baik dari orba hingga sekarang tidak jauh berbeda dalam menyambut hari “berdemokrasi”, ykni ramai dan panas serta silih berganti kabinet. Mosi kepercayaan kadang-kadang mampu menurunkan seorang tokoh sekaliber apapun ia miliki, dimulai dari era orde lama, orde baru dan berlanjut ke orde reformasi silih berganti model demokrasi di Indonesia.

Euforia demokrasi berlangsung lagi dalam lingkup local yakni pemilihan gubernur, bupati dan walikota untuk tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya. Pesta berpolitik ditanah air sekarang telah berubah total, orang sekarang berani melontarkan kritikan tajam sampai membuat kuping panas dan menimbulkan pro dan kontra, dapat juga menguraikan kebanggaan kolektif Negara yang mengalami kemorosotan tajam, disertai anarkis. Dan kerusuhan dapat terjadi disebabkan oleh kondisi sebelumnya telah mengalami penyumbatan karena sistim-sistim lembaga tak terpakai. Namun sekarang ini, sistim ketatanegaraan mulai lebih baik dan demokratik karena pola pemerintah tidak lagi dominant di pusat tetapi berada di daerah dengan sistim otonomi, telah mengajarkan Negara ini berdemokrasi lebih baik daripada bertumpuk pada satu orang pengambilan keputusan yang dominant.

Euforia Demokrasi Di Indonesia

EUFORIA DEMOKRASI DIINDONESIA

Oleh M. Anwar Siregar

Eskalasi politik di Indonesia telah bergerak cepat melebihi kecepatan waktu, politikus di Indonesia betul-betul memanfaatkan momen ini dengan tumbangnya junta orde baru (orba) dengan keluarnya peraturan yang mengizinkan terbentuknya berbagai macam partai politik di Indonesia. Eskalasi ini terus bergerak lagi dengan banyaknya perubahan-perubahan yang timbul di masyarakat dengan berbagai tuntutan terhadap rezim orba. Salah satunya adalah membawa mereka ke pengadilan rakyat ataupun koneksitas. Namun dipihak lain, perubahan ini telah banyak merenggut korban akibat keganasan politik yang memanas demi mempertahankan rezim yang telah tumbang dengan dibuktikan kekacauan pada era reformasi. Pergerakan ini telah mengundang pihak luar terus mengawasi demokrasi yang mengalir seperti air hujan yang tak terbendung. Terus merangsek untuk memenuhi deklarasi reformasi yang dicetuskan oleh para mahasiswa, selanjutnya mereka dikenal pahlawan reformasi untuk memutuskan segala aspek penyelewengan yang pernah terjadi selama pemerintahan orla maupun orba. Salah satu yang paling menonjol adalah penangkapan pertanggung jawaban terhadap pelanggaran HAM di berbagai daerah seperti di Papua, Kalimantan, Riau, Aceh maupun Maluku.

Bahasa Kekerasan Unjuk Rasa

UNJUK RASA DAN BAHASA KEKERASAN

Oleh M. Anwar Siregar

Aksi yang mengerahkan orang banyak memang diperlukan untuk mengembangkan suatu produk demokrasi yang menyumbat aspirasi rakyat, bila lembaga yang mewakilinya telah mengalami posisi yang tidak berkutik alias tak mampu dan mati. Seperti yang terjadi pada awal reformasi dalam menumbangkan Soeharto pada Mei 1998.

Aksi massa akhir-akhir ini kembali menggelegarkan di Indonesia terpicu oleh beberapa factor, factor kenaikan BBM, tariff dasar listrik (TDL), dan perseteruan elite belum juga berakhir membuat situasi keamanan nasional mengalami kekacauan. Apalagi saat ini mahasiswa sedang liburan akademis maka dipastikan beberapa mahasiswa di daerah akan mengumbarkan orasi tuntutan terhadap pengunduran Gus Dur dari singgana kepresidenan.

Aksi unjuk rasa antara dua pendukung yang berbeda dipastikan saling unjuk kekuatan. Unjuk rasa di era reformasi jarang berlangsung dengan tertib, munculnya euforia yang cenderung tidak tertib dan tak terkendalikan dan bahkan menyimpang dari maksud awal terjadinya reformasi. Dalam era reformasi ini ditafsirkan menjadi kemauan, keinginan dan nafsu masing-masing orang, kelompok dan parpol tertentu yang mempunyai target tertentu.

Etika Demokrasi Geopol

ETIKA DEMONSTRASI POLITIK DENGAN BAHASA “PENA”

Oleh M. Anwar Siregar

Memasuki abad 21, telah membuka satu cakrawala demokrasi bagi rakyat Indonesia dan meningkatnya perbedaan-perbedaan baru dalam kehidupan di abad global di Indonesia, membentuk peradaban baru, dari era refresentasi ke era simulasi masyarakat ke post modern demokrasi.

Proses demokrasi global juga dapat memunculkan sebuah ancaman terhadap identitas diri individu atau kelompok. Kehidupan di era post modern global dapat mempercepat hilangnya semangat spirit sosial terutama semangat eksistensi sosial kultural, pertentangan untuk menunjukkan jati diri (etnis) selama kekuasaan orba mengalami kooptasi melalui penyeragaman identitas (uniformitas) yang banyak dialami semua etnis dan pada era reformasi mulai unjuk kekuatan dan menyebabkan fenomena euphoria kebebasan yang berakhir pada keruntuhan norma-norma etika.

Disintegrasi Bangsa

DISINTEGRASI, ETIKA DAN INTEGRASI BANGSA

Oleh : M. Anwar Siregar

 

Eskalasi politik Indonesia kini memasuki periode yang sangat menentukan bagi  kelangsungan pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, demo dan unjuk kekuatan dan dibarengi intimidasi bagi anggota dewan telah melewati rasa toleransi yang pernah dimiliki bangsa ini menjadi sebuah teror yang sangat menakutkan bagi keselamatan bangsa ini.

Pergunjingan, pertikaian, perdebatan dan pemberontakan sepertinya tak sanggup diselesaikan oleh presiden Indonesia ini yang lebih senang bepergian ke luar negeri, rencana terakhirnya ia mau ke Australia walau sudah dilarang keras ia masa bodoh (dengan diucapkan dengan persetan dengan mereka, saya tetap kesana – Australia). Sedang masalah yang sangat mendesak seperti terus meningkat tajam bukannya menurunkan suhu yang sudah panas, negeri ini sepertinya tinggal didalam neraka dan diperparah lagi oleh para elite cuma banyak omong kosong.

Krisis Pemimpin dalam Perspektif Islam

KRISIS ETIKA PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh : M. Anwar Siregar

Banyak orang saat ini berambisi duduk di tampuk kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, seperti kita lihat di pemerintahan Indonesia. Makna kekuasaan di Indonesia telah mengalami penyelewengan dan cenderung untuk kepentingan pribadi beserta kronik-kroniknya. Mengantarkan bangsa ini sebagai bangsa yang mudah diobok=obol oleh bangsa lain dan diperparah terjadinya bencana alam, yang turut memperparah keadaan bangsa Indonesia dalam pembangunannya.

Saat ini beberapa daerah di Indonesia sedang melaksanakan pemilihan langsung kepala daerah, dalam perjuangannya untuk mendapatkan sosok pemimpin yang kelak dituntut untuk mempertanggung jawabkan kepemimpinannya. Rakyat harus mencermati siapa yang layak untuk menjalankan amanah penderitaan rakyat, mampu menjalankan kekuasaan itu sebaik-baiknya, bukan mengumbar janji-janji. Karena sudah banyak sejarah memberikan pelajaran bagi suatu pemimpin bangsa bahwa kekuasaan itu tidak ada yang abadi, kadang-kadang dari kekuasaan itu dapat merusak akhlak seorang pemimpin, jika mempertahankan dengan kewenangan untuk kepentingan golongannya. Dalam sejarah kepemimpinan islam telah mengajarkan bagaimana hancurnya kekuasaan khalifah Usman dan pemerintahan Ali Ibnu Abi Thalib. Membuat kesalahan dengan menempatkan kawan dan keluarga (nepotisme) sebagai yang berhak untuk memimpin kekuasaan dengan integritas yag dimiliki oleh pemimpin sangat rendah dengan kualitas moral tidak tertanam dengan baik.

Kekuasaan dalam Perspektif Islam

PENYELEWENGAN KEKUASAAN DIDALAM PERSPEKSTIF ISLAM

Oleh : M. Anwar Siregar

Kecenderungan pemimpin pada abad modern ini dalam mengendalikan kekuasaan cenderung menyelewengkan kepercayaan masyarakat dengan buktikan dengan munculnya korupsi yang marajelela dengan diiringi maraknya orang terdekat akan memimpin kekuasaan diberbagai lapisan sistim pemerintahan dari suatu Negara seperti yang kita lihat di Indonesia agar dominasi kekuasaan tetap berlanjut.

Dalam pemilihan kepala pemerintahan daerah baik walikota maupun bupati di Indonesia sering terdengar politik uang yang tergolong penyuapan yang sangat dilarang keras oleh hokum positif dan hokum agama. Korupsi-korupsi yang terjadi di Indonesia telah mengaburkan nilai-nilai kemanusian, hati nurani seperti sudah tertutup, korupsi termasuk dalam perbuatan penipuan terhadap rakyat dan memanipulasi aspirasi rakyat, pencurian terhadap hak-hak rakyat dan mengkhinati amanah rakyat.

Dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan kepada Bukhari dan Muslim “seorang hamba yang dianugerahi Allah jabatan kepemimpinan, lalu dia menipu rakyatnya, maka Allah mengharamkannya masuk surga”.

Kabinet Tambal Sulam : Geopol

SEMANGAT KABINET TAMBAL SULAM

Oleh : M. Anwar Siregar

Semangat reformasi yang dicetuskan oleh mahasiswa mampu menumbangkan pemerintahan orba dalam waktu 2 tahun, namun hasil yang diinginkan belum juga mampu menghasilkan perubahan signifikan terutama dalam menegakkan supremasi hukum, mengadilkan para korupsi dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat yang semakin terpuruk akibat krisis ekonomi yang multidimensi lalu diwariskan kepada pemerintahan reformasi.

Dan belum genap dua tahun memimpin pemerintahan, kabinet nasional yang digawangi oleh Gus Dur, perekonomian belum juga menghasilkan perubahan yang signifikan tetapi malah menghasilkan taraf hidup masyarakat semakin merosot, konflik elite belum juga berakhir malah semakin panas selama empat bulan terakhir ini dengan diiringi dengan munculnya apa yang disebut pasukan berani mati (PBM) dan jihad dari pendukung Gus Dur, membuat perekonomian semakin sakit melebihi penyakit kanker dan sekarang Presiden ribut-ribut dengan ancaman dekrit.

Disintegrasi Baqngsa di Antara Presiden

DISINTEGRASI BANGSA DIANTARA PERGANTIAN PRESIDEN

Oleh : M. Anwar Siregar

Indonesia sejak merdeka telah memiliki empat Presiden dan lebih setengah kumlah wakil presiden ternyata belum juga sanggup membangun demokrasi yang adil dan bersih dari intrik-intrik kotor politik, setelah lepas dari cengkeraman Belanda bangsa ini ternyata mengalami cengkeraman baru berupa geliat politik kotor dengan dalih kepentingan rakyat, namun kenyataan yang kita lihat adalah pembantaian lawan politik, penangkapan yang bernuansa politik maupun juga dengan cara melakukan penyumbatan kran demokrasi agar genggaman kekuasaan tetap berlanjut entah kapan akan berakhir.

Semua presiden di Indonesia telah menunjukkan masing-masing semangat demokrasi mereka menurut versi dan arahan yang mereka inginkan. Ke empat presiden RI ini telah mencoba mempratikan semangat dan kemampuan demokrasi kepada rakyat. Ir.  Soekarno terkenal dengan semangat demokrasi “terpimpin”, setelah beliau dilengserkan dengan surat sakti yang sampai sekarang belum ketahuan juntrungannya oleh Soeharto dengan memperkenalkan semangat demokrasi Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia maupun juga kepada partai-partai politik bila tidak ingin di cap “komunis”, berganti kemudian dari pemerintah orba berlanjut kepemerintahan transisi reformasi dibawah pimpinan anak “emasnya”. Dalam waktu singkat BJ Habibie meneruskan dan memperkentalkan demokrasi sang suhu dengan demokrasi pancasila yang lebih democrat dengan membuka dan mempersilahkan partai-partai dibentuk tanpa batas-batas. Namun ia pun terjungkal ditangan para reformis (yang dianggap dirinya begitu) dengan terpilihnya Gus Dur dengan semangat baru untuk membentuk Indonesia baru beserta demokrasi paling moderen namun dibarengi sikap yang controversial.