Negeri Yang Belum Melek Bencana Banjir

NEGERI YANG BELUM MELEK BENCANA BANJIR

Oleh : M. Anwar Siregar

Seharusnya kebijakan pembangunan juga telah mengantisipasi terhadap pengaruh sistim hidrografi bagi kewilayahan sungai yang banyak membelah tata ruang setiap kota/kabupaten di Indonesia karena sistim ini berhubungan dengan sistim Cekungan Air Tanah, yang tidak boleh di ganggu gugat. Akibat gangguan hidrografi dari sistim kemajuan dari suatu wilayah yang sedang berkembang suatu saat nanti akan merusak daerah yang tadinya belum berkembang dan dipastikan akan membongkar daerah perbukitan atau pegunungan atau sistim ekologi hulu yang akan meningkatkan puncak hidrografi sungai secara otomatis juga akan meningkat tajam dengan waktu yang relatif pendek karena telah berubahnya hutan menjadi kawasan kota yang padat, tidak mampu menahan aliran air permukaan atau run off.

 

Analisa/ferdy
LANGGANAN BANJIR: Pemukiman warga di kawasan pinggiran Sungai Deli kerap mengalami banjir terlebih dikala musim penghujan tiba, Medan, Sumut. Belum ada strategi yang komprehensif terutama penanganan terhadap kesalahan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah.

Jadi, banjir disebabkan bukan perubahan iklim, tetapi kehancuran hutan di hulu yang berfungsi sebagai zonasi sumber daya air. Perubahan iklim hanya terjadi karena kesalahan dalam mengurus alam terutama hutan sebagai sumber kehidupan di bumi.

BURUK INFRASTRUKTUR DASAR

Faktor lain yang mengkondisikan bencana banjir dan longsor atau juga kombinasi keduanya yang dikenal sebagai bencana banjir bandang itu karena buruknya kondisi atau pelayanan infrastruktur dasar dalam suatu tata ruang kota, seperti halnya jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan saluran pembuangan air limbah dan perkembangan perumahan serta permukiman yang sangat pesat sering kurang terkendali dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan melupakan perkembangan sistim hidrografi sungai yang terdapat disetiap wilayah daerah.

Perkembangan suatu wilayah kota berpengaruh terhadap hidrografi sungai yang melalui kota tersebut, contohnya kota Medan di belah beberapa sungai yang utama Sungai Deli, Babura dan lain-lain dimana masyarakat banyak bermukim, dari daerah hijau diubah menjadi daerah hutan berbeton, begitu juga kota Jakarta, dibelah sungai Ciliwung, Bandung dengan bentuk geomorfologinya model mangkok, Semarang dengan topografi rendah dengan permukaan di sekitarnya, sehingga bila ada perubahan tata guna lahan di hulu akan berdampak pada kekuatan tanah yang semakin jenuh dalam meresap air permukaan dan memberikan laju permukaan air semakin kencang sehingga debit sungai meningkat dan meningkatkan neraca banjir semakin tinggi.

Setiap kota yang mengalami bencana banjir umumnya daerah hutannya telah mengalami perubahan fisik secara intensif, sebagai contoh pertanyaan tinggal berapa persen kah hutan kota yang asli terdapat di Medan? Begitu juga berapa luasan hektar yang telah dihancurkan hutan di hulu di Garut dan Bandung hingga terjadi banjir? Adakah data yang dihimpun dalam menyusun master plan tata ruang dengan mengikut serta hidrografi sungai atau demografi penduduk dalam eksponensisasi luas wilayah? Sebagian besar kawasan hutan di Medan, Bandung atau juga Jambi serta beberapa wilayah di Aceh sudah beralih fungsi. 

Untuk melihat gambaran banjir tahunan dapat dilihat dari jumlah luasan hutan yang telah dikonversi menjadi berbagai jenis hutan misalnya menjadi Hutan Tanaman Industri, setiap kota ada yang sudah mencapai lebih 700 ribu ha, untuk sawit ada mencapai lebih dari 1 juta ha, pertambangan dalam kawasan hutan dari mencapai luasan konsesi 60 ribu ha. 

Dengan gambaran data yang mengalihfungsikan hutan ini dikota/kabupaten tersebut diatas sudah termasuk daerah lahan kritis. Data dari Kementrian Kehutanan yang tercantum dalam statistik Kehutanan 2012 lahan kritis di Jambi mencapai 1.420.602 ha, Medan khususnya Sumut jumlah lahan kritis mencapai 700 ribu ha. Aceh telah mencapai 1 juta ha. Itu baru data tahun 2012, belum lagi sepanjang tahun terjadi kebakaran di Riau sampai ke tahun ini.

Kondisi ini menyebabkan Medan, Aceh, Riau, Jambi di Sumatera menjadi rawan bencana banjir. Hujan sedikit langsung banjir dan kemarau langsung kekeringan. Pada akhirnya masyarakat yang paling menderita  akibat sistem pengelolaan SDA yang sudah berlangsung.

Kenaikan temperatur, pola presipitasi baru, dan perubahan lain telah mempengaruhi banyak aspek dari masyarakat manusia dan alam akibat kerusakan ekosistim lingkungan pada tingkat yang skala luar biasa.

MELEK BENCANA BANJIR

Selain itu, pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang dalam suatu kota tidak terkendali telah menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan dalam bentuk laju horizintal untuk kebutuhan kawasan terbangun bukan dalam laju vertikal yang seharus ditingkatkan secara berkelanjutan, sehingga investasi rehabilitasi lahan semakin terabaikan, yang pada akhir tidak dapat dikendalikan menyebabkan perubahan struktur tata ruang.

Terbukti memang, bahwa negeri ini belum melek bencana banjir, walau sudah terpantau dengan pemasangan alat peringatan dini banjir namun tetap saja kota-kota di negeri zamrud khatulistiwa ini tetap di kepung banjir dan longsor bersamaan atau dikenal banjir bandang atau istilah ilmiah geologi flash flood.

Solusi banjir memang sangat kompleks, namun yang paling utama untuk mengendalikan banjir adalah hilangkan kepentingan kebijakan yang tidak elok di mata masyarakat. Rekayasa banjir baik dalam bentuk struktur dan non struktural belum cukup jika tidak melakukan pembinaan mental secara teratur dari berbagai lapisan masyarakat, pelaku ekonomi bisnis, dan para pemangku kepentingan maka percuma saja ada benteng dan peringatan dini bencana, sebab sesungguhnya bencana banjir dan perubahan iklim karena ulah manusia itu sendiri dimana sistim ekologi yang sudah tercipta di bumi dibuat secara selaras oleh Maha pencipta. Jadi, Negeri ini memang belum melek bencana banjir.
Sipublikasi di HARIAN ANALISA MEDAN Tgl 02 Juli 2017

M. Anwar Siregar

Enviroment Geologist.