IRONI PEMIMPIN NEGERI KABUT ASAP

Oleh -
Sumber Ilustrasi :http://analisadaily.com/opini/news/ironi-pemimpin-negeri-kabut-asap/112187/2015/02/28

 IRONI PEMIMPIN NEGERI KABUT ASAP
Oleh M. Anwar Siregar
Petaka kabut asap berulang kembali, 100 hektar lahan terbakar lagi di Riau awal tahun ini dan pembelajaran kabut asap ternyata manis di bibir, ucapan para pemimpin yang seringkali menyebutkan kata-kata ”kabut asap ini yang jangan berulang kembali”, atau kejadian bencana kabut asap harus diambil hikmahnya agar tidak berdampak lebih luas, dan sejumlah kata-kata manis dari para pemimpin di Propinsi kabut asap seperti Kaltim, Kalteng, Jambi, Sumsel dan Riau sebagai pemimpin pembakaran kabut asap, tidak mengherankan bencana kabut ini sebenarnya lebih difokuskan pada “fundamental” yang lembek, karena semua Propinsi tersebut sangat kaya dengan sumber daya alam dan bersentuhan langsung dengan berbagai aspek ekonomi yang ada di kawasan hutan sebagai sumber peningkatan taraf hidup ekonomi dan kehidupan bagi semua makhluk di muka bumi, hancur lebur dan berasap dimana-mana.
PIDANA TUMPUL
Jumlah hot spot di Sumatera dan Kalimantan terus meningkat sehingga indeks standar polutan (PSI) telah dalam angka membahayakan dibeberapa kota di Sumatera dan Kalimantan dan imbasnya sebetar lagi negara tetangga mengalami “kiriman asap” pahit, dampak dari pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha industri pekebunan, pertambangan, perambah dan pembukaan lahan bisa menjadi sumber utama penyebab bencana kabut asap, yang menghancurkan dan mengancam manusia dan keberlangsungan mata rantai kehidupan serta harus dimasukan kedalam kejahatan luar biasa yang patut ditangani secara khusus.
Tragisnya, walau sudah ditangani secara khusus hingga Presiden turun langsung ke lapangan namun bencana kabut asap masih tetap berulang, penyebabnya apa? Karena tumpulnya hukum pidana lingkungan, semua aturan mengenai lingkungan hidup sudah diatur dalam UU No 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU PPLH).
Hukum lingkungan sampai sekarang belum memberikan efek jera pidana bagi pelaku perusakan lingkungan terutama bencana kabut asap, dimana ketentuan dalam UU-PPLH ancaman pidana termuat dalam pasal 97-pasal 120 yang aturan pidana dan denda itu belum memberikan keadilan. Akibatnya bukan sedikit perkara pencemaran lingkungan oleh kabut asap berakhir dengan vonis bebas bagi pelaku, akibat ketidakpahaman penyelidik hukum dan hakim dalam memberi vonis tuntutan hukum serta implikasi yang ditimbulkan bagi makhluk hidup di bumi.
IRONI PEMIMPIN ASAP
Riau merupakan daerah yang paling sering membuat “ulah” kabut asap, disebabkan fundemental para pemimpinnya juga berulah, terlihat dari beberapa periode pergantian pemimpin gubernur/kab/kota di Riau, semua tidak mampu mengatasi ulah pelaku pembangkangan kabut asap dan mereka juga membuat semakin ironis Negeri Lancang Kuning itu dengan melakukan tindakan pidana di bidang kehutanan dan pemanfaatan alih fungsi lahan hijau yang melibatkan dana suap ratusan milyar.
Setiap kali terjadi bencana kabut asap melanda Riau dan Propinsi tetangganya maka kabut asap akan selalu menjadi situasi darurat di negeri jiran. Uniknya, yang melakukan tindakan pembakaran yang menimbulkan kabut asap antar lintas negara itu justrunya pelaku bisnis yang menguasai hutan-hutan di Riau dan Kaltim berasal dari Negara yang terkena imbas kabut asap yaitu Singapura dan Malaysia, perusahaan dan pelaku pembakaran dari kedua Negara ini belum cukup melakukan pembakaran juga melakukan penyeludupan kayu-kayu muda yang segar ke negara mereka dan juga terlibat penyuapan bagi pemimpin Riau melalui pihak ketiga untuk mengubah tata ruang hutan menjadi lahan pembukaan perkebunan yang maha luas.
Ironis itu semakin nampak jelas ketika Gubernur yang non aktif saat ini, Annas Maamun tidak mampu mengatasi predikat Riau sebagai negeri kabut asap selama masa memerintah singkat kekuasaan sejak tahun 2013-2014, Riau tetap mengalami pembakaran lahan yang memuncak pada tahun 2013, Lebih parah lagi, ketika bencana kabut asap 2013 dan 2014 para pemimpin dari negeri kabut asap banyak tidak hadir rapat untuk melaporkan kejadian yang dialami Riau, Kaltim, Sumsel dan Jambi kepada Presiden sehingga mengundang reaksi keras presiden mengingat pentingnya seorang Gubernur khususnya Riau melapor langsung kepada Presiden ketika iru sesuai dengan sistim birokrasi kepemerintahan di Indonesia.
Yang dilakukan para pemimpin negeri kabut asap sejak tahun 2010 hingga ke tahun era presiden Joko Widodo, itu tindakan yang berlawanan, seakan tidak belajar dari pengalaman saat kebakaran dan lahan mengakibatkan bencana kabut asap nasional pada tahun 2013-2014. Bahkan, saat itu beberapa para pemimpin negeri kabut asap tidak mampu mengatasinya dan malah terlibat bencana suap, dan kabut asap itu mencapai Siangpura dan Malaysia yang memaksa mantan Presiden SBY meminta maaf. “Kerja gubernur dan bupati/wali kota, dari dimensi pencegahan, sangat kurang sehingga ini terjadi lagi,” kata Presiden. Dan bukti ucapan itu masih berulang kembali, dengan ditemukan sejumlah hot spot baru oleh satelit NOAA di daratan Pulau Sumatera pada tahun 2015.
Mantan Presiden mengaku telah menerima sekitar 9.000 berita mengenai kondisi bencana kabut asap dan kebakaran lahan di hutan Riau, Sumsel, Jambi lewat berbagai media sosial, Presiden mengatakan banyak menerima pesan yang mayoritas berisi kemarahan warga Riau terhadap buruknya kinerja para pemimpin mereka dalam penanganan kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan bencana asap berulang, memang untuk tahun 2014 kebakaran yang menyebabkan kabut asap sekarang ini di ambil alih oleh Propinsi Sumsel. Tetap saja Riau sebagai negeri penghasil kabut asap, kemampuan mengatasi kabut asap justrunya terlibat skandal suap milyaran rupiah akibat dari permainan alih fungsi lahan sehingga mengundang reaksi keras presiden, yang terlihat kurang puas. Dan sekarang Presiden Jokowi melanjut rasa dampak tersebut.
MENGAPA MAAF
Kalau mau jujur sebenarnya para pemimpin jiran harus lebih tegas dalam mengawasi perusahaan dari negara mereka yang berinvestasi di Indonesia, dan harus memahami sejujur, bahwa bencana kabut asap jangan dijadikan komoditas popularitas dan lantas mencak-mencak menuding Indonesia tidak becus mengurus hutan-hutannya dan juga lautnya. hanya karena baru masuk kabut asap sehari sudah langsung memberikan reaksi yang berlebihan, yang terlihat dari komentar mereka di berbagai surat kabar negeri itu.
Mengutip beberapa sumber, beberapa waktu lalu media Singapura sering memberitakan kejelekan Indonesia jika terjadi kabut asap yang telah mengotori udara Singapura akibat kebakaran hutan di Riau selama puluhan tahun dan sebagai pembawa bencana kabut asap dan menganggap pemerintah Indonesia tidak serius menyelesaikan bencana kabut asap, sebaiknya berkaca saja, sumbangsih alam Singapura untuk kesegaran udara atmosfir Asia Tenggara berapa persenkah?
Salah jika Indonesia yang minta maaf, karena selama ini hutan Indonesia telah memberikan kesegaran udara bersih bagi Singapura, dan begitu juga Malaysia, hanya karena kena kabut asap beberapa hari mendadak mencak-mencak, apa tidak tahu bahwa 40 persen kawasan hutan dan perkebunan telah dikuasai oleh mereka, tidak secara langsung mereka lah perusak lingkungan.
Ini menimbulkan ironi, kenapa Indonesia yang harus meminta maaf, bukankah selama ini mereka menikmati hidup sehat dari udara laut Indonesia yang menyumbangkan oksigen bersih sebesar 90 persen bagi masyarakat Asia Tenggara. Ironisnya, sampai sekarang ini, penulis tidak melihat efek tindakan penghukuman bagi pelaku pembakaran lahan dan hutan di Riau yang dilakukan warga negara oleh kedua negara jiran itu ternyata tidak memberikan efek jera walau denda yang diberikan mencapai jutaan dollar. Kebakaran dan kabut asap tetap hadir setiap tahun.
Dan harus jadi pembelajaran bagi para pemimpin propinsi kabut asap agar tidak mudah teriming kasus suap, tidak gampang memberikan izin begitu saja jika pada akhir hanya membangkitkan kemarahan rakyat akibat adanya pembakaran lahan menimbulkan kabut asap setiap tahun .
M. Anwar Siregar
Enviromental Geologist, Pemerhati Masalah Tata Ruang dan Lingkungan, Energi Geosfer. Tulisan ini sudah dipublikasi di HARIAN ANALISA MEDAN 2015 http://analisadaily.com/opini/news/ironi-pemimpin-negeri-kabut-asap/112187/2015/02/28

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pembangunan Berbasis Informasi Kerentanan Geologis : Geologi Mitigasi

Oleh -
PEMBANGUNAN BERBASIS INFORMASI KERENTANAN GEOLOGIS Oleh M. Anwar Siregar Runtuhnya sebuah bangunan, amblasnya badan jalan tol seperti yang terjadi di tol Cipularang, jebolnya sebuah bendungan, retaknya sebuah jembatan, terjadinya undakan badan jalan serta hancurnya sebuah kota dihantam badai tropis dan gempa   bumi disertai tsunamis, dengan kerugian yang luar biasa dan korban bergelimpangan lebih ratusan ribu sangat memerlukan informasi geologi dalam pembangunan infrastruktur yang berbasis kerentanan geologis yang komprehemsif, yaitu suatu penyelidikan dan pemetaan geologi kawasan didaerah yang memerlukan informasi geologi, baik untuk informasi geologi bawah tanah dan geologi permukaan sebagai landas utama dalam suatu pembangunan Negara yang ada dimuka Bumi. Karena tidak satu pun wilyah di muka bumi aman dari ancaman bencana, baik kota yang terletak di paparan benua (shield) maupun berada di landas kontinen semua tidak luput dari ancaman bencana dengan terbukti bebera...
Selengkapnya >>

Membangun Tata Ruang Kota Tahan Bencana : Geologi Mitigasi

Oleh -
Gambar
MEMBANGUN TATA RUANG KOTA BERKETAHANAN BENCANA Oleh : M. Anwar Siregar             Tahun 2007 Indonesia dikejutkan lagi oleh terjadinya bencana gempa yang cukup parah di Maluku dan Sumatera Barat yang merupakan wilayah daratan Sumatera yang sekian lagi mengalami ”korban” keganansan alam. Kenyataan hingga kini Indonesia masih tertinggal jauh dan lamban dalam mengatasi bencana kegempaan             Para ahli geologi telah memberikan peringatan bahwa selama lempeng-lempeng yang ada dipermukaan bumi masih dalam proses menuju keseimbangan dan pergerakan aktivitas lempeng itu merupakan siklus ribuan tahun, ratusan tahun dan puluhan tahun dapat saja terjadi penumbukan lempeng bumi yang menghasilkan gempa bumi secara tiba-tiba masih terus berlangsung. Kehancuran kota yang disebabkan oleh gempa sudah harus dijadikan refleksi untuk membangun kota yang berketahanan bencana d...
Selengkapnya >>

Euforia Demokrasi Di Indonesia

Oleh -
Gambar
EUFORIA DEMOKRASI DIINDONESIA Oleh M. Anwar Siregar Eskalasi politik di Indonesia telah bergerak cepat melebihi kecepatan waktu, politikus di Indonesia betul-betul memanfaatkan momen ini dengan tumbangnya junta orde baru (orba) dengan keluarnya peraturan yang mengizinkan terbentuknya berbagai macam partai politik di Indonesia. Eskalasi ini terus bergerak lagi dengan banyaknya perubahan-perubahan yang timbul di masyarakat dengan berbagai tuntutan terhadap rezim orba. Salah satunya adalah membawa mereka ke pengadilan rakyat ataupun koneksitas. Namun dipihak lain, perubahan ini telah banyak merenggut korban akibat keganasan politik yang memanas demi mempertahankan rezim yang telah tumbang dengan dibuktikan kekacauan pada era reformasi. Pergerakan ini telah mengundang pihak luar terus mengawasi demokrasi yang mengalir seperti air hujan yang tak terbendung. Terus merangsek untuk memenuhi deklarasi reformasi yang dicetuskan oleh para mahasiswa, selanjutnya mereka dikenal pahlawan ...
Selengkapnya >>