Oleh M.
Anwar Siregar
Isu
bencana kabut asap ada kecenderungan belakangan ini semakin kuat mengarah pada
digunakannya isu lingkungan hidup sebagai salah satu alat politik dalam
interaksi ekonomi dan bisnis global. Oleh karena itu, fenomena WTO (World Trade
Organization) dengan seluruh kekuasaannya yang demikian absolute melindungi
kepentingan negara-negara maju di Utara telah dan akan membawa dampak yang
mengerikan bagi lingkungan hidup. Kecenderungan negara-negara maju seperti
Amerika, Kanada dan Jepang serta Norwegia dan Finlandia dengan menekan negara
berkembang itu tanpa jelas terhadap Indonesia dalam pengadaan industri kertas
dan kelapa sawit, Negara maju tidak menginginkan Indonesia menghentikan
pembangunan industri PULP (bubur kertas) dan industri minyak kelapa sawit,
Indonesia dianggap tidak memenuhi standart lingkungan di Eropa.
BENCANA
ASAP
Apa
hubungan bencana asap dengan kebodohan sumber daya manusia? Bencana asap
mampu meruntuhkan produktivitas industri dengan terkendalanya peran
transportasi logistik. Meningkatnya biaya-biaya ekonomi yang tak terduga,
bencana asap mampu membuat pukulan berganda, terjadinya penurunan kesehatan
makhluk dan bumi serta sekaligus juga memberikan efek penurunan ekonomi lokal
dan berdampak juga pada efek krisis ekonomi global.
Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki luas
hutan dan luas perkebunan sawit terluas di dunia itu mau tak mau merupakan
negara yang ikut andil memberikan sumbangan bencana krisis iklim global, dengan
memperparah penghancuran hutan-hutan tropis dan hutan konservasi dengan tidak
memperkuat komitmen aturan kebijakan yang telah dibuat ikut tercebur oleh
kondisi sistim arus kapitalisme globalisasi.
Keuntungan-keuntungan ekonomi hanya dapat dinikmati oleh
segelitir pelaku ekonomi dan pemegang kekuasaan, sedang bencana lebih banyak
dialami oleh berbagai lapisan masyarakat global, dapat dilihat dari kejadian
bencana kabut asap saat ini bukan rakyat Indonesia saja yang mengalami bencana
kabut asap tetapi juga negara tetangga di Asia Tenggara dan sebentar lagi juga
akan melintas kabut asap itu ke wilayah Australia Utara dengan terjadi
dampak pembakaran dan terbakarnya hutan-hutan Indonesia diwilayah Tengah dan
Timur, hanya demi karena mengejar keuntungan ekonomi. Selain itu sistim
kebijakan ekonomi pembangunan tidak berpihak kepada masyarakat akar rumput yang
ada disekitar industri perkebunan dan juga merampas hak rakyat, studi kasus ini
dapat dilihat didaerah penghasil sumber kabut asap seperti Riau, Jambi, Sumsel
dan Kalimantan serta menyusul Papua dan Papua Barat dengan ditemukannya
berbagai lokasi titik hot spot di kedua provinsi tersebut.
Gambar : Dampak Kabut Asap, jalanan sepi, Medan bagaikan masuk senja,
padahal masih pagi, difoto Fly Over Amplas (Dokurnen Penulis, 23 Okt)
Laporan Panel Perubahan Iklim Antar Pemerintah atau
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), memberikan bukti dampak
perubahan iklim semakin parah di kawasan Asia Tenggara dan sebagian Pasifik
akibat bencana asap kapitalisme (dibakar demi pengejaran keuntungan
perusahaan), telah meningkatkan temperatur bumi mendekati 0,85 derajat Celcius
hingga ke tahun 2012, serta peningkatan kenaikan air laut hingga 20 sentimeter
sejak era tahun 1990 ke era sekarang, sejak kebakaran hutan Indonesia di mulai
secara frontal pada tahun 1990 ke tahun sekarang.
Bertitik tolak dari data tersebut, bencana kebakaran yang
menimbulkan kabut asap di Indonesia telah berperan meningkatkan keasaman di
geosfer dengan kimia efek gas rumah kaca yang dihasilkan oleh pembakaran hutan
dan lahan antara lain karbon dioksida, metan, nitrous oksida dan florin.
Gas-gas emisi inilah yang mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit terhadap
manusia dan berefek kepada sumber daya manusia Indonesia mengalami kemunduran
akibat tidak adanya pembatasan dan penekanan serta pengendalian perizinan
konsesi lahan perkebunan dan pertambangan yang tidak berbasis pembangunan
ekologi hijau.
Revolusi industri sawit dan hutan yang mengandung bahan
tambang seperti batubara, gambut serta migas itu telah menyumbang jumlah emisi
gas karbon hingga mendekati 40 persen yang berdampak pada bencana darurat kabut
asap di Asia Tenggara dan mengubah perubahan iklim regional. Dampak pasaran
bebas juga berandil memberikan peluang Indonesia yang berambisi sebagai negara
terbesar dalam penghasil industri sawit dunia oleh dorongan ekonomi
kapitalisme.
KAPITALISME ASAP
Konsekuensinya Indonesia pun ikut menceburkan diri dalam
sistem neo-liberalisme global. Ini kemudian membuat kebijakan pemerintah
Indonesia pada sektor ekonomi perkebunan dan pertambangan yang cenderung dan
bahkan selalu membela kepentingan para kapitalis dengan terlihat egoisme yang
sering menguntung pihak asing dibanding bangsa sendiri untuk izin perkebunan,
konsesi lahan melebihi batas toleransi dengan merampas tanah ulayat rakyat
serta izin kontrak karya pertambangan (KK) atau kini izin usaha pertambangan
khusus (IUPK) seperti Freeport yang banyak menghancurkan tanah dan hutan rakyat
Papua sehingga kebijakan pemerintah sesungguhnya menjadi bagian integral dari
kepentingan kapitalis global yang dipaksakan, misalnya nampak bahwa kuasa para
pemilik modal (kapitalis) dengan legalitas usaha (eksplorasi atau eksploitasi),
dari Pemerintah yakni izin usaha kontrak bagi hasil/production sharing contract
(PSC) memperoleh otoritas penguasa dan kedaulatan atas sumberdaya alam seperti
migas maupun sumber daya hutan. Studi kasus, lihat saja di Riau, Aceh,
Kaltim, Kaltara, Natuna, dan Papua.
Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah lama
menganut sistem ekonomi neoliberal dibandingkan ekonomi kerakyatan yang telah
menjadi tradisi para pemimpin bangsa di masa lalu setelah era Presdiden
Soekarno-Hatta dalam berbagai kebijakannya. Orientasi keuntungan dan manfaat
untuk pihak asing yang menjadi paradigma korporasi menjadikan manajemen
korporasi buta akan hal-hal lain yang menyangkut kelestarian hutan dan
lingkungan, peningkatan taraf hidup rakyat, bahkan hingga bencana ekologi,
bencana kabut asap, banjir dan gerakan tanah. Peningkatan
produksi dan konsumsi untuk memenuhi tuntutan konsumsi yang tak pernah berhenti
(insatiable) bagi dan dari negara-negara industri maju. Ini yang
membawa akibat kerusakan ekologi pada level lokal, regional dan global.
Sumber-sumber produksi diambil dari alam bangsa Indonesia sering tak
bertanggungjawab, tidak mempertimbangkan akibat dan proses regenerasi atau
seberapa cepat pembaruan atas sumber-sumber alam hijau itu terjadi.
Jika tidak mendukung sistim neoliberalisme itu, mana
mungkin Indonesia mengalami musibah bencana ekologis seperti di era sekarang
yang sudah berlangsung hampir 20 tahun yang berdampak juga pada kebodohan
sumber daya manusia dengan segala tumpukan utangt-utang luar negeri.
BODOH SDM
”Asap lintas negara telah mengganggu wilayah kami selama
puluhan tahun. Sehingga, perlu adanya aksi efektif dan nyata secapatnya di
sumber terjadinya api, termasuk pencegahan, investigasi, dan penegakan hukum
terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kabut asap” tulis
Media MEWR dari Singapura.
Itu adalah gambaran bagaimana parahnya kabut asap yang
berlangsung setiap tahun di Asia Tenggara, dengan ditemukan sejumlah titik
panas yang mengganas di Utara Kalimantan dan Sulawesi dipastikan akan terekspor
emisi gelap itu ke Pasifik sehingga menghasilkan efek bencana kebodohan dan
yang terparah sudah pasti Indonesia yang paling rugi.
Gambar 2 : Kabut asap menyelimuti Kota Padangsidimpuan, bagaikan sudah malam pekat,
lokasi pusat kota 24 Oktober 2015 (Dokumen Foto Penulis)
Sudah banyak korban meninggal dan mereka adalah penerus
bangsa ini yang masih melanjutkan sekolah mereka, menjadi korban akibat
kebijakan yang dibuat. Kabut asap ini telah memberikan pukulan telak bagi dunia
pendidikan dengan merosotnya tingkat pembelajaran siswa, tidak terpenuhinya
target kurikulum mata pelajaran dibeberapa kota-kota yang terdampak kabut asap
sehingga memaksa status darurat kabut asap dan ujungnya para pelajar/SDM
Indonesia itu terpaksa ”dirumahkan”, belajar sendiri dalam jangka cukup lama.
Karena terlalu banyak ”cuti”, tertinggal jauh dalam mengejar pengembangan IPTEK
dari negara lain. Indeks SDM Indonesia kembali terpuruk akibat ketertinggalan
ini, kejadian ini pernah berlangsung di era 90-an hingga ke era tahun lalu.
Terlempar dari peringkat 90 ke urutan 115 dari 180 negara anggota PBB.
Mungkinkah ini salah satu tujuan kapitalisme untuk
melakukan pembodohan SDM Indonesia? Apakah tidak terpikirkan oleh Jokowi-JK?
Jawabnya kabut asap dimana-mana.
M. Anwar Siregar
Enviromental Geologist. Pemerhati Masalah Tata Ruang
Lingkungan dan Energi Geosfer,
No comments:
Post a Comment