Nov 11, 2015

Potensi SDM Terabaikan

TAJUK PALUEMASGEOLOG 2


POTENSI SDA DAN SDM TERABAIKAN


Masuk periode bulan November tahun 2015 ini, kita dihadapi berbagai persoalan bangsa Indonesia, mulai dari utang-utang luar negeri yang menggunung, musibah berbagai jenis bencana alam dan bencana kemanusiaan, serta peningkatan kemiskinan dan pengangguran terus meningkat dan kriminalisasi menjadi berita setiap hari.



Pertumbuhan ekonomi yang melambat sekitar 4.3 persen imbas dari gejolak ekonomi global serta semakin rendahnya daya saing industri dan diperparah oleh situasi dalam negeri antara lain bencana alam geologi dan ekologi serta kemanusiaan dampak dari kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pencapaian ekonomi setinggi mungkin sehingga banyak potensi lain masih terabaikan.



Potensi-potensi ini dapat mengembalikan kedaulatan Indonesia yang berasal dari pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam Indonesia antara lain sumber daya bahan tambang dan panas bumi sumber daya energi kelautan dan sumber daya hutan serta potensi sumber daya kelautan berupa potensi energi kelautan dan investasi wisata bahari dan perikanan serta pengembangan teknologi maritim



Potensi sumber daya ini masih terabaikan, sehingga potensi ini masih dikuasai negara asing. Indonesia harus bangkit untuk menguasai kekayaan alamnya. Potensi panasbumi yang cukup besar perlu dimanfaatkan secepatnya dengan menerapkan feed in tariff diwilayah yang sulit di jangkau oleh jaringan PLN atau yang diperkirakan masih lama akan terjangkau oleh jaringan PLN. Dapat dipertimbangkan pembatasan waktu berlajutnya FIT bagi rekanan kontraktor semisalnya masa operasi 20 tahun.

Begitu juga Energi Laut, begitu luas dan panjangnya laut Indonesia namun potensinya baru dimanfaarkan dibawah 12 persen. Tidak salah jika kementerian ESDM mengusulkan lebih keras agar pemanfaatan sumber daya energi kelautan dapat dioptimalkan mengingat potensi ini dapat menghasilkan energi listrik sebesar 727.000 MW.

Begitu juga di Prov Sumatera Utara. Potensi energi terbarukan di sumut cukup banyak seperti, Energi panas bumi, air, surya, biomassa dan biogas. Potensi panas bumi Sumut nomor dua terbesar di Indonesia dengan potensi sekitar 5000 MW, dan tenaga air bisa dikembangkan mencapai sekitar 3.100 MW.

Energi biomassa yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi alternatif anatara lain, tandan kosong kelapa sawit. Sumut memiliki 1.045.713,28 ha lahan kelapa sawit, dengan produksi tandan kosong kelapa sawit 3.159.784 ton.

Pertimbangan yang perlu dipikirkan adalah Indonesia telah menjadi negara importir besar di bidang energi. sebagai pembanding bahwa India dan China dikatakan mungkin hanya akan mengimpor dibawah 10 persen, tetapi Indonesia pada 2008, diprediksi sudah mencapai 40 persen. ”Energi kita masih sangat tergantung pada energi fosil sehingga makin membumbungnya subsidi,” katanya. Ini terjadi karena belum dimilikinya kebijakan dan strategi energi jangka panjang. Ditambah lagi penelitian energi alternatif khususnya bioenergi belum ditempatkan sebagai faktor utama energi masa depan.

Potensi SDM indonesia juga menimbulkan sebuah ironi, ketika terjadi musibah bencana alam yang menimbulkan bencana kemanusiaan yaitu terjadi peristiwa bencana kabut asap. Kita sudah mengetahui, kalau terjadi kabut asap akan menambah kerugian bagi siswa, karena akan ada "cuti asap", sejumlah pelajar mengalami kendala dalam mengejar keteringgalan IPTEK, ada yang meninggal, ada sakit ISPA. Ini salah satu cara pembelajaran pembodohan SDM.

Sumber daya alam dan sumber daya manusia tidak berimbang dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. MPR/DPR RI, Presiden, dan pejabat pemerintah lainnya kadang kurang untuk menggaji para pegawai. Mengapa pendapatan bisa berkurang? Kita bisa melihat realita yang terjadi akhir-akhir ini, banyak pejabat yang berkedudukan tinggi bertindak korupsi. Di mana korupsi merugikan orang banyak dan merampas hak asasi manusia. Tindakan presiden telah tegas menetapkan undang-undang tentang korupsi. Dengan lantang presiden menyatakan bahwa  barang siapa berkorupsi pasti dikenakan sangsi/hukuman pidana seadil mungkin.
Untuk itu, sebaiknya presiden Republik Indonesia mulai mengubah sistem pemerintahan agar hutang negara dapat terlunaskan dan membuat rakyat menjadi makmur tidak serba kekurangan. Presiden harus memilih para anggota kabinetnya yang berkualitas bukan dari kepintarannya saja melainkan dari aspek kredibilitas, konsistensi, dan tanggung jawabnya dalam pekerjaannya. Indonesia mempunyai kecerdasan yang tidak kalah jauh dengan negara luar.

Buktinya banyak pelajar dan para ahli dari Indonesia yang ketika menuntut ilmu dari luar negeri selalu bahkan banyak yang berada di atas angin dari tingkat kemampuan berfikirnya. Tentu saja bangsa Indonesai sangat bangga sekali karena mempunyai banyak generasi yang cerdas dan berkualitas. Hanya saja yang perlu mendapat sorotan kita kenapa ketika mereka dihadapkan pada persoalan bangsa Indonesia , terutama masalah hutang luar negeri, kemampuan mereka seakan buntu dan malah para ahli ekonomi pun seakan bingung mencari jalan keluar, untuk membawa bangsa ini bebas dari lilitas hutang. 

Mantan presiden Republik Indonesia Megawati Sorkarnoputri pernah mengatakan bahwa hutang Indonesia disebabkan oleh para anggota dewan yang tidak maksimal dalam mengatur hasil pendapatan. Bahkan pemerintah hanya terus berusaha untuk menambah hutang lagi. Tidak pernah ada upaya-upaya cerdas yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan bangsa yang lebih maksimal. 

Para pejabat pemerintah seperti DPR/MPR dan para menteri setiap bulan mendapatkan gaji yang sangat banyak sekitar 25 hingga 45 juta. Itupun masih dilengkapi dengan fasilitas sehari-hari yang nyaman seperti rumah mewah dan mobil pribadi. Sungguh tidak adil bagi rakyat menengah ke bawah. Sedangkan gaji pegawai rendahan hanya sekitar kurang lebih 2 juta. Apalagi kalau kita menengok secara riil kehidupan masyarakat kelas bawah, berapa pendapatan mereka tiap bulannya. Tentu sangat memprihatinkan, sehingga banyak masyarakat miskin semakin miskin dan tak mampu menyekolahkan anak mereka.

Demikian perlu direnungkan...ditingkatkan dalam bentuk implementasikan kesejahteraan.
 


No comments:

Post a Comment

Related Posts :